Kebijakan Luar Negeri dalam Kaitannya dengan Pengambilan Keputusan Suatu Negara

Kebijakan luar negeri (foreign policy) adalah elemen yang sangat penting dalam upaya pencapaian kepentingan nasional suatu negara. Coulombis dan Wolfe memandang kebijakan luar negeri, atau yang dapat disebut sebagai politik luar negeri, sebagai sintesis dari kepentingan nasional yang mengandalkan power dan kapabilitas suatu negara . Karena itulah kebijakan ini lebih penting daripada kebijakan lain karena mengandung kepentingan nasional yang merupakan tujuan utama yang harus dicapai suatu negara-bangsa yang berdaulat. Hubungan antara kebijakan luar negeri, power dan kepentingan nasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa hubungan antara kepentingan nasional, kebijakan luar negeri dan power dapat dilihat dalam 2 kondisi. Kondisi pertama yang menempatkan power sebagai tujuan, berarti kebijakan luar negeri digunakan sebagai instrumen. Kebijakan luar negeri dibentuk dengan dasar kepentingan nasional untuk mendapatkan power yang lebih tinggi. Kondisi kedua menempatkan power sebagai alat yang digunakan bersama dengan kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan nasional. Penggunaan power sebagai instrumen ini, khususnya power sebagai relationship, diperlukan karena kebijakan luar negeri tak lain adalah usaha untuk mempengaruhi. Seperti yang dijelaskan dalam comparative study of foreign policy, bahwa kebijakan luar negeri adalah penggunaan pengaruh dalam hubungan internasional, yaitu siapa yang mempunyai apa untuk siapa dan bagaimana .
Dalam perumusan kebijakan luar negeri, ada 5 unit analisis yang dapat dilihat sebagai unsur-unsur yang mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri suatu negara, yang kemudian menimbulkan suatu diskursus tentang unsur mana yang paling penting perumusan kebijakan luar negeri. Unit analisis ini menurut Rosenau meliputi individu, kelompok, birokrasi, sistem nasional, dan sistem global.
Peranan individu dalam proses pembuatan keputusan adalah berdasarkan pendekatan agency. Pendekatan ini melihat kapasitas individu dalam membuat suatu keputusan dan megimplementasikannya untuk kepentingan entitas sebagai unsur utama dalam pembuatan kebijakan suatu negara. Dalam merumuskan suatu kebijakan, aktor individu tidak akan terlepas dari pengaruh ideosinkretis dan pemikiran rasional (rational choice). Pengaruh ideosinkretis ini termasuk di dalamnya ideologi, kepercayaan, budaya, tujuan dan lain sebagainya. Umumnya negara yang kebijakannya ditentukan oleh keputusan individu adalah negara otoriter, atau sosialis dengan keadaan minim demokrasi. Misalnya Kim Il Sung dan Kim Jong Il yang menjadikan karakter individunya sebagai manifestasi karakter nasional Korea Utara, segala sesuatu yang menyangkut masalah negara adalah hasil keputusan kepala negara yang tidak dapat diganggu gugat.
Pendekatan kelompok melihat bahwa keputusan final suatu kebijakan bukan hanya ditentukan oleh kepentingan dan keinginan individu, tetapi lebih merupakan manifestasi kepentingan kelompok. Kelompok yang dimaksud di sini bisa merupakan kelompok kepentingan, kelompok penekan, ataupun kelompok lain yang mempunyai posisi strategis dan kepentingan tertentu di pemerintahan, misalnya badan intelijen (salah), penyandang dana, think tank dan lain sebagainya. Misalnya American Comitee for Israel akan selalu mendorong AS untuk mengeluarkan kenijakan yang menguntungkan Israel.

Kelompok kepentingan, yang dalam usahanya dibantu oleh media, menyampaikan opini publik untuk diperjuangkan dalam bentuk kebijakan. Ketika kepentingannya tidak diakomodasi oleh pemerintah, kelompok kepentingan ini bisa metransform dirinya menjadi kelompok penekan.
Pendekatan birokratis pertama kali dipopulerkan oleh Allison berdasarkan studinya tentang krisis Kuba. Dalam krisis Kuba, keputusan AS dan Soviet untuk menempatkan rudal bukan berdasarkan keputusan Reagan ataupun Nikita Kruschev, namun lebih merupakan produk birokrasi secara keseluruhan. Dalam pendekatan birokratis, keputusan tidak dilihat sebagai produk rasionalitas individu tetapi lebih merupakan produk dari berbagai penyesuaian dan kompromi . Jadi, kebijakan luar negeri merupakan proses politik yang meliputi bargaining, kompromi dan adjustment.
Kebijakan luar negeri sebagai instrumen untuk mewujudkan kepentingan nasional juga sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur internal negara, seperti power, identitas nasional, ideologi, dan kepentingan yang keseluruhan sistem ini akan berinteraksi membentuk sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem sosial-budaya. Sistem-sistem inilah yang secara komprehensif tercakup dalam sistem nasional. Misalnya, ideologi juche-atau self reliance- yang dianut Korea Utara akan membentuk perilaku luar negerinya dengan kebijakan menutup diri dari pasar global.
Pendekatan sistemik global menekankan pentingnya peranan lingkungan eksternal negara terhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negerinya . Lingkungan eksternal yang dimaksud adalah struktur hubungan antar negara-negara besar, pola-pola aliansi yang terbentuk serta faktor situasional seperti isu dan krisis. Yang belum ditambahkan di sini adalah pentingnya peran rezim internasional dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Misalnya Indonesia yang tergabung dalam rezim pangan akan selalu merumuskan kebijakan luar negeri untuk mengatasi permasalahan pangannya berdasarkan prinsip dan norma yang dijunjung oleh Food and Agricultural Organization (FAO).
Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan keputusan untuk menghasilkan kebijakan luar negeri suatu negara, peran individu, kelompok, birokrasi, sistem nasional dan sistem global tidak akan pernah bisa dikesampingkan.
Referensi
Anonim.Actors:The Responsible Decision-makers
Perwita, Banyu. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT Rosda Karya hal 51-52.
Soeprapto.1997.Ilmu Hubungan Internasional:Sistem,Interaksi dan perilaku.PT Raja Grafindo Persada