Kopiitudashat's Blog

January 15, 2010

Efektivitas Absennya Amerika Serikat dalam Konvensi Ottawa Terhadap Pertahanan Korea Selatan dalam Menangkal Ancaman Serangan Korea Utara : Analisis Mengenai Justifikasi Amerika Serikat Menghindari Konvensi Ottawa Oleh Maria Elysabet M

Filed under: IR stuff — kopiitudashat @ 9:36 am


Abstract:
Issue about landmines had been one of the most crucial issues in international politics today. An amount of dead people caused by the explosion of landmines become larger and larger so Canada supported by several NGOs held Ottawa Convention in 1997. The convention produces any positive impact but US and other great states refuse to join the convention. The US reason is the convention will make she uncapable to protect South Korea in deterring North Korea’s threat. Nevertheless, US still gave large amount donation in supporting the anti-landmines program. In this article, I will analyze more about how effective and efficient the decision in protecting South Korea. The elaboration will be explained by constructivism paradigm,that is supported by theory of threat perception and conflict of interest. In the end of section, I hope to give any recommendation whether the South Korean case can justify the US decision to not ratify the convention.
Keywords: Landmines, Ottawa Convention, Constructivism, Threat Perception, Conflict of Interest

BAB I

I. Pendahuluan
I.1 Latar Belakang Masalah
Pada November 2009, Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali menegaskan sikapnya bahwa AS tetap menolak penandatangan Konvensi Ottawa (Ottawa Convention) dengan alasan bahwa substansi-substansi yang terkandung dalam konvensi tersebut mereduksi kapabilitas AS untuk memenuhi kebutuhan pertahanan dalam negerinya serta komitmen AS untuk menjamin keamanan sekutu-sekutunya (Amelie, 2009). Konvensi Ottawa pada intinya mengatur permasalahan ranjau darat bagi negara-negara pihak guna menyelamatkan komunitas sipil dari ancaman ranjau darat tersebut.
Dalam peperangan, ranjau darat (landmine) menjadi senjata yang paling banyak digunakan karena selain proses pembuatannya yang mudah dan murah, efek yang ditimbulkan oleh senjata ini juga mematikan atau paling tidak mengakibatkan cacat tubuh permanen, efek yang memang diharapkan pihak yang berperang terhadap lawannya. Ranjau darat kemudian menjadi banyak dipermasalahkan ketika perang telah berakhir dan wilayah yang pada awalnya merupakan lahan perang dialihfungsikan menjadi lahan pemukiman. Karena berfungsi sebagai lahan pemukiman sipil, maka wilayah yang dimaksud harus dapat menjamin keamanan dan kesehatan penduduknya. Masalah timbul ketika banyak penduduk sipil menjadi korban akibat tidak sengaja menginjak lahan yang berisi ranjau darat sehingga ranjau itu pun meledak dan melukai orang-orang di atasnya.
Isu mengenai ranjau darat kian menghangat ketika jumlah kasus korban sipil yang terkena dampak ranjau darat semakin meningkat, tercatat mencapai 5.197 kasus pada tahun 1997 (Fachir, 2009). Diperkirakan setiap tahunnya ranjau darat melukai 26.000 orang dimana 90 persen diantaranya merupakan penduduk sipil (Suara Media, 26 November 2009). Kampanye Anti Ranjau Darat Internasional (2009) menyebutkan,pada tahun 2008 saja, senjata ini menewaskan 1.200 orang dengan korban paling banyak adalah anak-anak. Keadaan bertambah sulit ketika biaya yang diperlukan untuk pembersihan ranjau darat diperkirakan mencapai 30 kali lipat dari biaya produksi. Selain itu, proses pembersihan juga memerlukan waktu yang sangat lama. Menurut sumber PBB, untuk membersihkan 110 juta ranjau diperlukan 1000 tahun dengan asumsi tidak ada ranjau baru yang ditanam (Fachir, 2009).
Kondisi-kondisi ini kemudian mendorong Kanada serta beberapa non-govermental organization (NGO) untuk menyelenggarakan konferensi yang diharapkan hasil akhirnya dapat mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh ranjau darat. Maka diadakanlah Konferensi Diplomatik di Oslo pada tahun 1997. Selanjutnya pada tanggal 2-4 Desember 1997, di Ottawa telah diselenggarakan Konferensi Penandatanganan dan Forum Aksi terhadap Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti Personnel Mines and on their Destruction, atau yang dikenal sebagai Konvensi Ottawa (Amelie, 2009). Konvensi tersebut pada intinya melarang setiap negara untuk menggunakan, menimbun, memproduksi dan memindahkan ranjau darat anti-personel. Sesuai konvensi ini, negara peratifikasi wajib menghancurkan seluruh ranjau darat anti-personnel yang dimiliki, kecuali sejumlah ranjau darat yang digunakan untuk kepentingan riset dan pengembangan serta pelatihan di bidang teknik-teknik pelacakan, pembersihan dan penghancurannya (Fachir, 2009). Konvensi ini disambut baik oleh masyarakat dunia sehingga sejak pertama kali diadakan, sebanyak 142 negara telah menandatangani Konvensi Ottawa, dimana 122 diantaranya telah meratifikasi dan mengadopsi elemen-elemen konvensi ke dalam perundangan nasionalnya.
Setelah sepuluh tahun diberlakukan, rezim ini menunjukkan dampak positif. Yaman, Zimbabwe, dan Mauritania telah berhasil membersihkan keseluruhan wilayahnya dari senjata pembunuh yang berbahaya ini. Daerah-daerah konflik seperti Argentina, Kamboja, Tajikistan, dan Uganda pun menyanggupi akan melakukan hal yang sama dengan perpanjangan waktu dari yang semula ditentukan oleh konvensi, yaitu selambat-lambatnya 4 tahun setelah negara tersebut menjadi negara pihak dan 10 tahun untuk ranjau-ranjau yang berada di daerah-daerah penyebaran ranjau (Litbang Pertahanan Indonesia, 2009). Penanaman dan produksi ranjau darat sejak 1999 pun sudah jauh berkurang. Jika pada 1999 negara yang memproduksi ranjau darat mencapai 38 negara, maka pada 2009 jumlahnya telah berkurang hingga 13 negara (Matthew et al, 2004). Perdagangan ranjau darat bahkan sudah hampir berhenti total. Di beberapa tahun terakhir, diduga hanya Myanmar dan Rusia yang masih menggunakan ranjau darat. Jumlah jiwa yang berhasil selamat pun menunjukkan peningkatan yang menggembirakan, dari 26.000 jiwa per tahunnya yang melayang sia-sia karena ranjau, kini jumlah itu mengecil hingga 5000 jiwa per tahun karena pemberlakuan konvensi (Matthew et al, 2004).
Keberhasilan ini menjadi semu ketika negara-negara kunci dalam perpolitikan dunia seperti AS, Rusia dan China yang juga dikenal sebagai produsen ranjau darat, menolak untuk terlibat dalam konvensi. Penolakan ini diikuti oleh wilayah-wilayah rawan konflik seperti wilayah-wilayah Timur Tengah, India dan Pakistan di Asia Selatan, Afghanistan di Asia Barat, Korea Utara dan Korea Selatan di Asia Timur serta berbagai wilayah di Asia Tengah, Asia Tenggara, Afrika dan Eropa. Penolakan AS untuk turut berperan serta dalam konvensi ini merupakan wujud komitmen AS terhadap penjaminan keamanan Korea Selatan (Korsel). Pada awal 1950, Amerika Serikat (AS) bersama dengan Korsel membangun sebuah pagar kawat berduri yang memisahkan Korsel dengan Korea Utara (Korut). Pagar ini juga dilengkapi dengan dua juta ranjau darat di sekitar area Demilitarized Zone (DMZ) dan satu juta lainnya di area Military Control Zone (ICBL Landmine Report, 2004). Dengan penandatanganan konvensi ini, dikhawatirkan AS tidak akan mampu memproteksi Korsel dari ancaman Korut.
Sikap AS kemudian menimbulkan paradoks karena absennya negara adidaya ini dalam konvensi ternyata tidak menutup peranannya dalam rezim anti ranjau darat. Tanpa aksesi dalam konvensi pun, AS tetap menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam substansi Konvensi Ottawa. Sejak Perang Teluk I tahun 1991, AS tidak lagi menggunakan ranjau darat anti personel dan pada tahun 1992 telah menghentikan ekspor terhadap ranjau itu (Matthew et al, 2004). Selain itu, sejak 1998 AS telah menghentikan produksinya atas senjata ini. Peran serta AS juga terlihat ketika ia mendonasikan 600 juta dolar untuk pelatihan dan pemusnahan ranjau darat (Amelie, 2009). Melihat paradoks ini, opini publik pun gencar mendesak pemerintah AS untuk turut menandatangani konvensi ini. Karena gencarnya desakan grassroot, pemerintah AS pun sempat berulang kali mewacanakan rencana aksesi AS dalam konvensi Ottawa, yang menjadi isu publik pada tahun 1998 yang kemudian berulang pada tahun 2006 dan 20009. Namun hingga akhir 2009, AS belum berniat mengubah keputusannya. Pemerintahan Barrack Obama bersikeras bahwa selama Korsel belum aman dari ancaman serangan Korut, AS tidak akan pernah menandatangani konvensi. Sebuah paradoks yang memperlihatkan bagaimana suatu negara berperan penting dalam suatu rezim tanpa terlibat dalam rezim tersebut.

I.2 Rumusan Masalah
Di satu sisi, AS mengerahkan sumber daya dan komitmen yang besar untuk menjalankan program anti ranjau darat, namun di sisi lain AS tetap bersikukuh menolak aksesinya dalam Konvensi Ottawa-anti ranjau darat dengan menggunakan Korsel sebagai justifikasinya. Paradoks ini kemudian menimbulkan pertanyaan penelitian yang dianalisis dalam tulisan ini.
1. Apakah keputusan AS untuk tidak menandatangani Konvensi Anti Ranjau Darat cukup efektif dan efisien dalam menjamin pertahanan Korsel terhadap ancaman Korut ?
2. Apakah pertahanan Korsel dalam menangkal serangan Korut dapat digunakan sebagai alasan pembenaran AS untuk menutup diri dari aksesi Konvensi Ottawa ?

I.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah keputusan AS untuk tidak menandatangani Konvensi Anti Ranjau Darat cukup efektif dan efisien dalam menjamin pertahanan Korsel terhadap ancaman Korut. Lebih lanjut, target dari penelitian yang dihasilkan adalah untuk mengetahui apakah pertahanan Korsel dalam menangkal serangan Korut dapat digunakan sebagai alasan pembenaran AS untuk menutup diri dari aksesi Konvensi Ottawa.

I.4 Manfaat Penelitian
1. Bagi pembaca, khususnya akademisi dan praktisi, tulisan ini ditujukan untuk memberikan gambaran sejauh mana efektivitas absennya AS dalam penandatanganan Konvensi Anti Ranjau Darat terhadap pertahanan Korsel melawan Korut. Dengan mengetahui efektivitas dukungan AS, pembaca dapat mengetahui apakah pertahanan Korsel dalam menangkal serangan Korut dapat digunakan sebagai alasan pembenaran AS untuk menutup diri dari aksesi Konvensi Ottawa.
2. Bagi peneliti secara pribadi, tulisan ini dimaksudkan sebagai tugas akhir mata kuliah Analisis HI.
.
I.5 Kerangka Pemikiran
I.5.1 Fokus Pemikiran
Untuk memfokuskan penelitian sehingga peneliti dan pembaca mempunyai kesepahaman, yang sama maka diperlukan fokus penelitian, atau yang disebut sebagai peringkat analisis dalam penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini terdiri dari unit analisa dan unit eksplanasi. Unit analisa adalah unit yang perilakunya akan dijelaskan dalam penelitian. Sedangkan unit eksplanasi adalah unit yang mempengaruhi unit analisa. Dalam penelitian kualitatif, hubungan antara unit analisa dan unit eksplanasi tidak bersifat sebab akibat secara linier, tetapi dapat juga bersifat timbal balik. Dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisa adalah efektivitas pertahanan Korsel melawan ancaman Korut sedangkan yang menjadi unit eksplanasi adalah keputusan AS untuk tidak melibatkan diri dalam Konvensi Ottawa.
Selanjutnya, Patrick Morgan membuat lima klasifikasi tingkat analisa yang dapat digunakan untuk memahami perilaku aktor dalam hubungan internasional, yaitu tingkat analisa individu, kelompok individu, negara-bangsa, kelompok negara-bangsa, dan sistem internasional (Mas’oed, 1990). Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis menggunakan level analisis kelompok negara-bangsa, yaitu bagaimana interaksi dan persepsi antar negara-bangsa mempengaruhi kebijakan domestik maupun kebijakan luar negeri suatu negara-bangsa.

I.5.2 Landasan Teoritis
I.5.2.1 Paradigma Konstruksivisme
Konstruktivisme muncul pada abad XVIII dari Glambattisca Vico yang pada awalnya didasari oleh pandangan Friedrich Kratochwill, Nicholas Onuf, Alexander Wendt, John Ruggie (Sorensen & Jackson, 1999). Paradigma ini muncul sebagai jembatan antara paradigma yang berkembang dalam hubungan internasional, yaitu antara rasionalisme yang positivis dan relativisme yang pospositivis. Karena merupakan ‘jembatan’, maka konstruktivisme bertujuan untuk menggabungkan elemen-elemen positif dari rasionalisme dan relativisme.
Rasionalisme telah menjadi aliran utama (mainstream) dalam hubungan internasional, terutama sejak era Perang Dingin. Mainstream ini meliputi neorealisme yang memandang struktur internasional yang anarki sebagai elemen utama yang membentuk perilaku negara. Karena negara selalu mengejar kepentingan nasional dengan pursuit of power sebagai medianya, maka akan muncul negara dengan power yang lebih besar dari negara lainnya dan menjadi hegemon. Untuk mengimbangi dominasi hegemon, akan ada negara kedua yang powernya menyeimbangkan power hegemon. Dengan demikian, dalam struktur dunia yang anarki akan terbentuk balance of power (Burchill, 2005). Sebaliknya, pandangan rasionalisme lain – neoliberalisme – memandang struktur internasional yang anarki sebagai area kerjasama melalui pembentukan institusi internasional.
Pospotivisme ini kemudian ditentang oleh relativisme yang subjektif serta menekankan pentingnya ideologi dan bahasa (Abrahamsen 2007, dalam Griffiths 2007). Dalam relativisme, terjadi proses konstruksi yang terus-menerus sehingga pada akhirnya tidak ada kebenaran yang dapat diklaim sebagai kebenaran absolut. Salah satu jenis relativisme adalah posmodernisme.
Diskursus antara materi (rasionalis) dan ideologi (relativis) inilah yang coba dijembatani oleh konstruktivisme. Para konstruktivis menolak adanya kenyataan sosial yang objektif, eksternal, dan given. Dunia sosial merupakan wilayah intersubjektif, dibentuk berdasakan interaksi antar manusia di dalamnya (Burchill, 2005). Karena merupakan wilayah intersubjektif, maka identitas dan persepsi antar aktor menjadi elemen utama yang membentuk dunia sosial. Hal ini ditegaskan oleh Alexander Wendt (1997) yang melihat struktur sosial sebagai gabungan dari pengetahuan bersama, sumber daya material, dan praktek. Klaim rasionalisme, anarki misalnya, merupakan bentukan aktor yang terlibat di dalamnya. Anarki ada karena negara yang memposisikan demikian. Contoh lain, adalah eksistensi materi berupa 5 buah nuklir Korut dan 500 buah nuklir Inggris. Jumlah nuklir yang lebih besar tidak serta merta membuat nuklir Inggris menjadi ancaman terhadap AS, karena persepsi yang diberikan oleh AS terhadap Inggris adalah persepsi aliansi. Sebaliknya, AS sejak awal telah mempersepsikan Korut sebagai musuh, sehingga 5 buah nuklir Korut pun lebih dilihat sebagai ancaman oleh AS. Jadi, para konstruktivis sepakat bahwa materi memang elemen yang patut dipertimbangkan dalam analisis perilaku negara dalam hubungan internasional, namun di atas power dan materi ini ada elemen yang lebih penting yaitu persepsi dan identitas dalam interaksi antar negara-bangsa.

I.5.2.2 Teori (Mis)Persepsi Ancaman
Selain identitas dan persepsi seperti yang telah disebutkan oleh kontruktivisme, elemen lain yang menentukan perilaku negara adalah tanda (sign), atau juga dapat disebut sebagai citra, imej dan sinyal. Tanda-tanda inilah yang rawan atas miskalkulasi kekuatan (power) negara itu sendiri maupun kekuatan lawan yang pada akhirnya menimbulkan mispersepsi atas hubungan satu negara dengan negara lain. Teori Persepsi Ancaman menggambarkan perilaku aktor yang berhubungan erat dengan self-images dan identitas aktor tersebut (Jervis, 2002). Cara aktor memandang dirinya sendiri dan pihak lain bersifat resiprok. Karena aktor harus memprediksikan aksi yang akan dilakukan oleh pihak lain, maka ia juga menginginkan pihak lain untuk memprediksi aksinya aktor tersebut. Aktor tidak hanya mempersepsikan, tetapi juga membentuk sinyal untuk membentuk imej, yang bisa salah atau benar.
Jervis (2002) kemudian menjelaskan bagaimana imej ini menimbulkan bias yang dapat menimbulkan mispersepsi. Bias dapat terjadi secara sengaja karena aktor yang memang berkeinginan demikian (motivated bias) ataupun terjadi tanpa disadari oleh sang aktor (unmotivated bias). Motivated bias terjadi karena adanya kebutuhan aktor untuk psikologi dan pencitraan diri yang diinginkan, atau secara singkat merupakan justifikasi aktor untuk membenarkan segala perilakunya. Secara sengaja, aktor akan menempatkan pihak lawan dalam derajat yang lebih rendah, buruk, jahat, dan sebagainya untuk mendapatkan gambaran diri yang lebih baik (self-justification). Sedangkan unmotivated bias muncul karena ingkungan yang kompleks dan ambigu. Saat menghadapi pilihan yang sulit, persepsi aktor akan terdistorsi sehingga tak jarang aktor akan mempertahankan kebijakan yang sama dalam jangka waktu yang lama karena tidak dapat melihat mispersepsi yang dibuatnya.

I.5.2.3 Konflik Kepentingan
Konflik kepentingan adalah kondisi dimana suatu pihak memiliki kepentingan pribadi atau personal yang cukup untuk mempengaruhi obyektivitas hasil dari tugasnya (Soeratno, 1998). Konflik kepentingan memiliki tiga variabel, yaitu adanya kepentingan pribadi, adanya official duty, dan konflik kepentingan mencampuri tanggung jawab profesional yang spesifik.

I.6 Thesis Statement
Berdasarkan teori serta analisis singkat yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis berargumen bahwa absennya AS dalam Konvensi Ottawa tidak efektif dan tidak efisien dalam menjamin pertahanan Korsel terhadap ancaman Korut. Oleh sebab itu, alasan pertahanan Korsel terhadap Korut tidak dapat dijadikan pembenaran bagi absennya penandatanganan Konvensi Ottawa oleh AS.

I.7 Metodologi Penelitian
I.7.1 Definisi Konseptual
I.7.1.1 Efektif dan Efisien
Pada dasarnya, pengertian efektifitas menunjukkan tercapainya hasil, yang kemudian sering tumpang tindih dengan pengertian efisien, walaupun sebenarnya keduanya memiliki arti yang berbeda. Efektifitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Menurut Chester I. Barnard dalam Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis (2008), efektif dan efisien dibedakan menurut tujuan awal dan hasil serta pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk mencapai hasil tersebut. Efektif bila tujuan tercapai, namun menjadi tidak efisien bila pengorbanan yang dikeluarkan menjadi lebih besar dari yang seharusnya.
Lebih lanjut, Barnard (2008) menambahkan, dalam aksi kolektif, efektifitas suatu aksi dilihat dari pencapaian hasil yang diperoleh dalam sistem itu sedangkan efisiensinya dilihat dari hasil gabungan efisiensi masing-masing individu.

I.7.1.2 Ancaman
Kata ’ancaman’ sering didefinisikan dengan pengertian yang berbeda-beda, namun pada intinya ancaman dapat dipahami sebagai ketiadaan rasa aman yang dirasakan aktor. Cohen (1979) mendefinisikan ancaman sebagai deklarasi atau tujuan untuk memberikan hukuman, atau siksaan dan kematian serta pembalasan dendam yang pada umumnya diwujudkan melalui suatu aksi atau tindakan.

I.7.2 Definisi Operasional
I.7.2.1 Efektif dan Efisien
Parameter yang digunakan penulis untuk menilai efektivitas dan efifiensi dalam tulisan ini mengacu pada tujuan awal kebijakan peletakkan ranjau darat di DMZ beserta hail akhir yang didapatkan dari tujuan tersebut. Selanjutnya, tingkat efektivitas dan efifiensi juga dilihat berdasarkan kekuatan nasional Korsel, ancaman yang dapat diberikan Korut serta potensi yang seharusnya diperoleh AS yang hilang karena ketidakikutsertaannya dalam Konvensi Ottawa. Dengan demikian, kebijakan AS dinilai efektif jika setelah peletakkan ranjau darat, Korut dapat mengurangi serangan roketnya ke Korsel, sementara kebijakan AS dinilai efisien bila dukungan AS pada Korsel terkait ranjau darat memang diperlukan, serta pengorbanan yang harus dikeluarkan AS lebih kecil daripada hasil yang didapatkannya.

I.7.2.1 Ancaman
Ancaman yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah tindakan provokatif Korut, baik aksi militer yang mendekati zona DMZ secara langsung maupun berbagai roket yang diluncurkannya yang mengarah ke arah Seoul.

I.7.3 Tipe Penelitian
Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang bermaksud menjelaskan variabel-variabel yang hendak diteliti serta menjelaskan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya (Suyanto & Sutinah 2004).

I.7.4 Jangkauan Penelitian
Penelitian ini berusaha menjelaskan sejauh mana efektivitas dan efisiensi keputusan AS untuk tidak terlibat dalam Konvensi Ottawa terhadap pertahanan Korsel melawan ancaman serangan Korut. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini antara tahun 1997 hingga tahun 2009, yaitu dimulai sejak awal berlakunya konvensi hingga tahun terakhir pernyataan resmi penolakan AS untuk menandatangani konvensi.

I.7.5 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan teknik studi kepustakaan (Suyanto & Sutinah 2004). Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan ini adalah data sekunder yakni data-data tertulis yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel dan situs internet.

I.7.6 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif karena data dan fakta yang diperoleh bukan merupakan rangkaian angka yang dapat ditabulasikan atau diklasifikasikan, melainkan data berupa kata (Silalahi, 2006: 311). Dengan kata lain, data-data yang berhasil dikumpulkan tidak dianalisis melalui proses penghitungan.

1.7.7 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan penelitian ini akan disusun sebagai berikut:
1. BAB I. Merupakan metodologi penulisan penelitian yang tersusun atas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran yang terdiri dari landasan teoritik, hipotesis, metodologi penelitian yang terdiri dari definisi konseptual dan definisi operasional, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta sistematika penulisan.
2. BAB II. Berisi fakta-fakta dan analisis yang menunjang argumen penulis. Dalam bab ini, penulis akan memberikan analisis mengenai mispersepsi Amerika Serikat – Korea Selatan atas ancaman Korea Utara serta analisis geopolitik mengenai keadaan geografis Semenanjung Korea. Dari sini akan terlihat tingkat efektivitas kebijakan AS tersebut.
3. BAB III. Berisi pandangan penulis mengenai potensi Amerika Serikat yang hilang karena ketidakikutsertaannya dalam Konvensi Ottawa. Bab ini juga membahas mengenai konflik kepentingan antara human security dan kepentingan aliansi.
4. BAB IV. Berisi kesimpulan dan saran berdasarkan analisis yang telah disampaikan pada kedua bab sebelumnya. Pada bab terakhir ini, penulis akan memberikan kesimpulan apakah hipotesis yang diajukan pada bab pertama terbukti atau tidak terbukti.

BAB II

A. Mispersepsi Amerika Serikat – Korea Selatan atas Ancaman Korea Utara
Korea Utara (Korut) merupakan kekuatan militer terbesar kelima di dunia serta terbesar ketiga dalam hal jumlah tentara (Matthew, 2004). Kenyataan inilah yang oleh Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) dipandang sebagai ancaman yang besar. Padahal keunggulan kuantitas ini tidak diimbangi dengan pemberian fasilitas yang memadai dari pemerintah Korut sehingga tentara yang besar ini menjadi tidak efektif. Hampir seluruh rakyat Korut menderita kelaparan hebat, termasuk prajuritnya. Korut juga merupakan salah satu negara tujuan donor AS terbesar di Asia (Matthew, 2004). Selain kualitas sumber daya manusia yang minim, baik dari segi kesehatan maupun pendidikan, kekuatan militer Korut juga terkendala GDP negara yang rendah sehingga tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memperbaharui dan mereparasi persenjataan yang usang. Kurang lebih 70 % persenjataan udara serta tank Korut diproduksi antara tahun 1950 – 1970 dan belum pernah mendapat perbaikan (Microsoft Encarta, 2007). Persenjataan yang ada pun tidak mempunyai cukup energi untuk melakukan latihan karena jumlah minyak yang terus menipis. Hal ini diketahui benar oleh AS maupun Korsel.
Persepsi ancaman atas Korut juga terletak pada kemampuan negara komunis itu dalam produksi roket dan misil. Dalam setahun, ia mampu memproduksi 500.000 roket (Matthew, 2004), walaupun daya kemampuannya dalam menghadapi anti-misil milik AS masih belum diketahui. Selain itu, berbeda dengan jarak Korsel yang hanya ratusan meter dari DMZ, wilayah terdekat Korut dari DMZ berjarak 100 mil. Jarak ini tidak memungkinkan mobilisasi serangan mendadak terhadap Korsel tanpa terdeteksi oleh radar satelit AS dan karenanya kehadiran tentara AS di Semenanjung Korea merupakan hal yang berlebihan. Jika kemampuan Korut dalam melakukan serangan ke Korsel dan kepentingan-kepentingan AS lainnya telah diketahui di bawah kemampuan proteksi AS, maka asumsi ancaman Korut atas Korsel sehingga memerlukan perlindungan ranjau darat di sepanjang daerah DMZ juga tidak dapat dibenarkan.
Di sisi lain, ranjau darat yang selama ini dipandang efektif oleh persepektif AS, menurut penulis hanya berlaku dalam kondisi dimana perang bertipe dan bersemangatkan semangat ‘Barat’. Satu hal yang kurang dipahami oleh AS dan Korsel adalah semangat dan ideologi juche yang dipegang oleh Korut yang menitikberatkan pada self defense dan self reliance yang memungkinkan mobilisasi massa hingga titik darah penghabisan. Pendewaan negara berikut presidennya membuat pemerintah Korut pun sepertinya tidak memperhitungkan kematian sejumlah besar rakyatnya sebagai kehilangan yang besar. Semangat ‘bunuh diri’ inilah yang membuat serangan ranjau darat menjadi tidak efektif.
Jika menggunakan kerangka pemikiran Robert Jervis, mispersepsi AS dan Korsel terjadi karena adanya motivated bias, yaitu bagaimana AS dan Korsel memposisikan negara mereka dengan derajat dan sikap yang lebih baik daripada Korut sehingga apapun yang dilakukan Korut sebagai ‘negara yang jahat’ akan dilihat sebagai ancaman. Resiprositas yang dikemukakan Jervis juga terlihat dalam fenomena ini. Korut mendasarkan identitas nasionalnya melalui juche, dimana juche adalah panduan utama Democratic People’s Republic of Korea (DPRK: Korea Utara) yang diciptakan oleh Kim Il Sung dengan dasarnya bahwa pemilik revolusi dan pembangunan adalah rakyat (Official webpage of the Democratic People’s Republic of Korea, 2008). Dalam situs resminya, pemerintah Korut menekankan pentingnya Chajusong (kemerdekaan) dalam hal berpolitik. Ideologi inilah yang membentuk sistem ekonomi Korut yang self reliance dan pertahanan yang self defence. Dengan juchenya ini, Korut hanya akan melakukan perdagangan secara terbatas, walaupun bukan tidak sama sekali, serta berusaha senantiasa memperkuat pertahanannya dengan cara-cara yang oleh dunia internasional dianggap sebagai cara yang provokatif.
Juche dibentuk karena traumatisme Korut atas segala intervensi asing semasa Perang Korea (intervensi AS) dan kependudukan Jepang. Karena itulah, maka Korut akan selalu menempatkan dirinya sebagai musuh dari imperialisme Jepang, ‘negara boneka’ Korsel, dan ‘pihak yang selalu campur tangan’ AS (Official webpage of the Democratic People’s Republic of Korea, 2008). Karena sejak awal pembentukannya, Korut telah menanamkan sikap anti Korsel dan AS, maka secara resiprok, AS dan Korsel akan mengambil sikap yang sama dan mempersepsikan Korut sebagai musuh yang mengancam. Pandangan ini juga didukung oleh paradigma konstruktivisme yang menyatakan identitas dan persepsi sebagai elemen penentu dari sebuah materi dalam suatu interaksi. Konstruksi pemikiran AS dan Korsel sejak awal lah yang kemudian membentuk imej ancaman oleh Korut. Pembentukan secara berlebihan ini kemudian mengakibatkan kesalahan kebijakan. Banyak kebijakan AS dan Korsel yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, termasuk peletakkan ranjau darat di daerah DMZ dan sikap pasif dalam Konvensi Ottawa.
B. Keadaan Geografis Semenanjung Korea
Analisis berikutnya yang menggambarkan ketidakefektifan keputusan AS dalam hal ranjau darat adalah berkaitan dengan kondisi geografis Semenanjung Korea.

Peta Semenanjung Korea

Sumber : Microsoft Encarta 2007
Peta di atas menggambarkan kondisi geografis Semenanjung Korea yang dibentuk oleh gunung yang tinggi dan lembah yang curam yang memungkinkan teknologi AS yang lebih canggih dan fleksibel untuk mengungguli peralatan Korut. Teknologi militer (post)modern saat ini memunculkan tren baru dalam gaya peperangan, yaitu bagaimana pelibatan tentara langsung di medan perang menjadi opsi terakhir dan prioritas dititikberatkan pada bagaimana menekan sasaran tanpa melibatkan resiko jatuhnya korban di pihak penyerang. Pilihan jatuh pada penggunaan misil dan roket udara yang melakukan penyerangan pendahuluan ke pihak lawan. Roket ini kemudian disempurnakan dengan intelijen dari satelit. Taktik ini terbukti sukses dilakukan dalam wilayah dengan keadaan geografis yang hampir sama, yaitu pada Operasi Badai Gurun, Operasi AS di Bosnia, Kosovo, dan Afghanistan (Matthew, 2004). Karena terbukti berhasil di wilayah-wilayah ini, maka dapat diprediksikan bahwa taktik yang sama dapat digunakan dalam Operasi AS di Semenanjung Korea dan oleh karenanya kehadiran tentara AS di Semenanjung Korea dapat dikatakan sebagai hal yang berlebihan.

BAB III

Potensi Amerika Serikat yang Hilang Karena Ketidakikutsertaan dalam Konvensi Ottawa : Antara Perjuangan Keamanan Manusia dengan Kepentingan Aliansi

Kebijakan dan perjuangan di bidang kemanusiaan (humaniter) merupakan poin strategis Amerika Serikat (AS) dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Karena itulah, potensi yang dapat diandalkan AS dalam setiap kebijakannya adalah potensi dalam perjuangan nilai-nilai kemanusiaan, terutama keamanan manusia (human security). Strategi kemanusiaan juga merupakan pertimbangan utama bagi the U.S. National Security Strategy dalam periode-periode pasca Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin memunculkan pergeseran fokus keamanan bahwa ancaman tidak hanya muncul dari kekuatan militer negara lain tetapi bahwa kekuatan militer harus difungsikan untuk melindungi hal-hal di luar lingkup pertahanan teritorial, terutama dalam kaitannya dengan globalisasi dan masalah kemanusiaan seperti pengungsian, human trafficking, kelaparan, terorisme, perdagangan senjata ilegal, pelanggaran hak asasi manusia, dan sebagainya. Aman tidak hanya berarti tidak ada konflik tetapi aman berarti keberadaan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan manusia.
UNDP sendiri mendifiniskan human security sebagai “freedom from fear and freedom from want” (Prasetyono, 2009) yaitu keamanan yang kompleks mencakup keamanan makanan, kesehatan, lingkungan, personal,politik, komunitas dan lain sebagainya. Definisi ini berbeda dari definisi Kanada yang menambahkan aspek-aspek free from violence dari apa yang didefinisikan UNDP tentang human security. Perhatian masyarakat dunia mengenai human security semakin besar sehingga isu ini dapat digunakan sebagai poin plus dalam bargaining position suatu bangsa. Negara yang dikenal memberikan perlindungan dan penghormatan atas human security akan mendapatkan tempat yang lebih tinggi di mata dunia dan organisasi internasional. Hal inilah yang oleh penulis disebut sebagai konflik kepentingan yang telah dijelaskan pada halaman kerangka teoretis. Di satu sisi, AS mempunyai kepentingan sebagai ‘polisi demokrasi dan HAM’ sehingga setiap kebijakan yang dilakukan AS harus mengadopsi nilai-nilai demokrasi, HAM, dan kemanusiaan. Namun di sisi lain, AS tetap harus menjaga pakta pertahanannya dengan Korsel yang merupakan kepentingan nasionalnya. Dilema ini sebenarnya juga telah dirasakan oleh pemerintah AS. Dalam situs resmi luar negerinya, pemerintah AS menganggap bahwa dengan memberi bantuan pada negara lain, ia memberi bantuan pada dirinya sendiri, terutama untuk kepentingan jangka panjangnya. Selain itu, proteksi yang diberikan AS pada suatu region umumnya bertujuan untuk menjamin keamanan padda region tersebut sehingga memudahkan AS mencapai kepentingannya, terutama kepentingan politik dan perdagangan. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa AS telah mengorbankan kepentingan jangka panjangnya di bidang kemanusiaan dengan menolak menandatangai Konvensi Ottawa, hal ini semakin menegaskan tidak efektif dan tidak efisiennya keputusan AS itu.

BAB IV

Kesimpulan
Bab IV merupakan kesimpulan dari penelitian ini. Isu mengenai ranjau darat telah menjadi isu global yang semakin mendapat tempat di mata masyarakat internasional. Untuk mengatasi hal ini, dibentuklah Konvensi Ottawa pada tahun 1997. Amerika Serikat (AS) yang selama ini menyatakan dirinya sebagai garda terdepan pejuang nilai-nilai kemanusiaan pun diharapkan oleh masyarakat internasional untuk berperan secara aktif dalam rezim ini. Harapan itu kemudian pudar ketika sejak awal terbentuknya konvensi hingga akhir tahun 2009, AS tetap bersikukuh menolak keterlibatannya dalam konvensi. Alasan yang dikemukakan adalah terkait dengan komitmen AS untuk menjaga perdamaian di Korea Selatan (Korsel) dalam menangkal serangan Korea Utara (Korut). Sikap AS ini kemudian menimbulkan paradoks karena dalam kebijakan anti-aksesi Konvnesi Ottawa yang dipertahankannya, AS secara kontinyu memberikan donasi dalam jumlah besar pada program-program konvensi.
Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan efisiensi keputusan absennya AS dalam Konvensi Ottawa terhadap pertahanan Korsel melawan ancaman Korut. Setelah melakukan analisis di bidang ancaman Korut berikut analisis geografis Semenanjung Korea yang dibungkus dalam kerangka pikir Konstruktivisme, Teori Persepsi Ancaman serta Teori Konflik Kepentingan, diperoleh kesimpulan bahwa keputusan AS untuk tidak menandatangani Konvensi Ottawa tidak efektif dan tidak efisien dalam pertahanan Korsel terhadap ancaman Korut. Karenanya, permasalahan ranjau darat Korsel di daerah DMZ tidak dapat dijadikan justifikasi untuk ketidakikutsertaan AS dalam konvensi, dan dengan demikian thesis statement penulis terbukti.

Saran
Penelitian ini sekaligus memberikan rekomendasi pada pemerintah AS untuk mempertimbangkan kembali aksesi dalam Konvensi Ottawa mengingat potensi strategis yang akan ditimbulkannya. Bagi peneliti lanjutan, penulis merekomendasikan analisis mengenai alasan dibalik absennya AS dalam konvensi.

Daftar Pustaka

Buku
Abrahamsen, Rita, 2007, “Postcolonialism” dalam Martin Griffiths (ed). International Relations Theory for the Twenty-First Century:An introduction, Routledge, New York.
Burchill,Scott, 2005, Theories of International Relations 3rd edition, St.Martin Press.Inc., New York.
Cohen, Raymond, 1979, Threat Perception in International Crisis, The University of Wisconsin Press, Madison.
Jervis, Robert, 2002, “Signaling and Perception” dalam Kristen Monroe(ed),Political Psychology, Earlbaum.
Mas’oed, Mohtar, 1990, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi, LP3ES, Jakarta.
Matthew, Richard A. et al., 2004, Landmines and Human Security, New York Press, New York.
Silalahi, Ulber, 2006, Metode Penelitian Sosial, Unpar, Bandung.
Soeratno, Lyncolin Arsyad, 1998, Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis Edisi revisi Cetakan Kedua, UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.
Sorensen, Georg and Robert Jackson, 1999, Introduction to International Relations, Oxford University Press, New York.
Suyanto, Bagong and Sutinah (eds), 2004, Metode Penelitian Sosial ; Berbagai Alternatif Pendekatan, Prenada Media Group, Jakarta.

Internet
Amelie, Chayer, 2009a, “Four New Countries Declared Mine-Free at Landmine Summit”, ICBL News. Diakses pada 28 Desember 2009. http://www.icbl.org/index.php/icbl/Problem
Amelie, Chayer, 2009b, “U.S. Reacts to Civil Society Outcry on Landmine Treaty Policy”, ICBL News. Diakses pada 28 Desember 2009.
http://www.icbl.org/index.php/icbl/Library/News-Articles/Universal/us-reaction-2dec09
Fachir, AM, 2009, “Perkembangan Konvensi Anti Personnel Mines”, Litbang Pertahanan Indonesia. Diakses pada 28 Desemeber 2009.
http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=7&mnorutisi=3
ICBL Landmine Report, 2004, International Campaign Ban Landmines. Diakses pada 28 Desember 2009.
http://icbl.org//
“Indonesia Meratifikasi Perjanjian Anti Ranjau Darat Setelah Sembilan Tahun Menandatangani”, 2009, Kampanye Anti Ranjau Darat Internasional. Diakses pada 28 Desember 2009.
http://www.antiranjaudarat.or.id/id/ratified.php
“Jelang Terima Nobel Perdamaian, Obama Halalkan Ranjau Darat”, 2009, Suara News. Diakses pada 28 Desember 2009.
http://www.suaramedia.com/berita-dunia/benua-amerika/13141-jelang-terima-nobel-perdamaian-obama-halalkan-ranjau-darat.html
Official webpage of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK). diakses pada 27 Juni 2009.
http://www.korea-dpr.com/
Prasetyono, Edy, 2009, Human Security. Diakses pada 10 Juni 2009.
http://www.propatria.or.id

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.