Kopiitudashat's Blog

November 6, 2009

Teori dan Filsafatnya dalam Hubungan Internasional : Antara Emansipatoris dan Simbolisasi Legitimasi

Filed under: IR stuff — kopiitudashat @ 7:09 am

Jika riset merupakan pintu masuk menuju kebenaran, maka teori merupakan kunci bagi tiap pintu yang berbeda itu. Kerlinger mendefinisikan teori sebagai serangkaian konsep yang saling berkaitan, definisi dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis terhadap fenomena dengan cara mencari hubungan khusus antar variabel, yang bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi sebuah fenomena . Corbetta menambahkan adanya level abstraksi dan generalisasi yang lebih tinggi dari realitas empiris karena teori diturunkan dari pola empiris .
Dari pengertian teori ini, maka muncul pertanyaan tentang proposisi bagaimanakah yang dapat dikategorikan sebagai teori. Kaum positivis melihat serangkaian proposisi hanya sebagai teori bila rangkaian proposisi itu dapat diuji secara empiris – walaupun melalui turunan proposisi dan bukan melalui teori itu sendiri- serta dapat diturunkan menjadi hipotesis dan postulat . Walaupun kemudian muncul paradigma selain positivisme, syarat-syarat ini tetap relevan untuk menilai serangkaian proposisi. Sebagai contoh, pendapat Mario Teguh bahwa ’Jika kamu memiliki ketetapan hati, maka kamu akan menjadi orang sukses’. Proposisi ini memang mengandung hubungan kausalitas dan memiliki tingkat abstraksi serta generalisasi yang tinggi. Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan proposisi ini tidak dapat disebut sebagai teori.
Pertama, pernyataan Mario Teguh tidak dapat digunakan sebagai landasan pembuatan prediksi fenomena lain dalam kerangka yang sama. Misalnya, kesuksesan masyarakat Surabaya pada tahun 2009 tidak dapat ditentukan dengan pernyataan di atas karena variabel ‘keteguhan hati’ dan ‘sukses’ tidak dapat dioperasionalkan. Kedua, proposisi ini tidak dapat diturunkan menjadi hipotesis, berkaitan dengan alasan pertama, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar sebuah riset. Ketiga, proposisi ini merupakan asumsi Mario Teguh secara pribadi dan bukan berdasarkan observasi realitas empiris.
Teori yang bertahan setelah melewati ujian yang berulang kemudian dapat disebut sebagai hukum. Karena merupakan teori yang teruji, maka hukum memiliki elemen dan bukti yang dapat diukur. Bersifat universal, reliable dan tidak deterministik . Berbeda dengan teori turunannya, hukum kurang bersifat kausalistik dan tidak mengandung penjelasan terhadap suatu fenomena. Oleh karena itu, menurut penulis pribadi, hukum lebih dikenal dalam paradigma positivis dibandingkan dengan paradigma lain. Selain itu, hubungannya dengan teori bersifat timbal balik. Teori yang telah teruji akan membentuk hukum, dan hukum ini akan mendasari terbentuknya teori baru.
Berkaitan dengan pengujian teori, terdapat kecenderungan positivis untuk melakukan verifikasi guna membentuk hukum yang baru. Akibatnya, data yang ditampilkan adalah data yang sesuai dengan hipotesis, merupakan mainstream dan tidak mengakomodasi deviansi dan partikularistik. Oleh karena itu, Kuhn mengajukan falsifikasi yang menolak suatu hipotesis karena adanya realitas yang tidak menunjukkan kebenaran hipotesis itu . Bukan kebenaran hipotesis yang ditunjukkan, tetapi kesalahan hipotesis itu.
Dalam ranah hubungan internasional (HI), falsifikasi yang dilakukan terhadap idealisme telah memunculkan realisme sebagai oposisinya. Dampak yang dirasakan langsung adalah perdebatan yang timbul dari hasil falsifikasi ini. Selain berupa oposisi, dengan tidak merombak teori secara keseluruhan, falsifikasi memunculkan beragam ‘neo’ sebagai alternatif teori sebelumnya. Neorealisme, misalnya, muncul menggantikan peranan negara secara individu yang digagas realisme. Falsifikasi ini berkembang, khususnya setelah berakhirnya Perang Dingin, dengan penolakannya pada induktif-positivis dan universalitas sehingga melahirkan teori-teori kritis yang mengangkat hal-hal yang sebelumnya diabaikan oleh teori mainstream. HI tidak lagi berkutat pada masalah perang dan damai, tetapi mulai menyentuh masalah lingkungan, HAM, emansipasi wanita, dan lain sebagainya.Selain memperluas konsepsi keamanan, teori-teori kritis yang dilahirkan juga menggeser relevansi riset kuantitatif karena studi HI sudah tidak lagi dilandasi oleh dominasi teori positivis.
Penggunaan metode falsifikasi tidak terlepas dari pengaruh metatheory dalam perkembangan HI dewasa ini. Berbeda dengan teori yang menggambarkan fenomena melalui hubungan kausalitas, metatheory berada beyond theory, lebih merupakan paradigma atau kerangka pikir yang asumsi utamanya akan dapat membentuk teori-teori baru, dan bahkan metatheorist tidak dapat menyebut dirinya sebagai penggagas teori baru. Misalnya, postmodern mencirikan dirinya sebagai kritikan dan penolakan (dekonstruksi) terhadap semua pemikiran yang sistematis dan teoretis . Dengan tidak membentuk teori baru, metatheory postmodern mengandalkan falsifikasi dan keraguan menuju metanaratif untuk menolak semua teori yang telah eksis sebelumnya. Baginya, penggunaan berbagai metodologi adalah universalitas itu sendiri.
Pasca Perang Dingin, penggunaan metatheory melahirkan berbagai teori kritis yang emansipatoris walaupun tidak dapat diaplikasikan secara spesifik, namun menurut penulis pribadi, peranan teori kritis dalam HI hanya berfungsi sebagai ‘kemasan’. Fungsi emansipatoris yang diusung hanya digunakan sebagai simbol untuk member legitimasi pada kebijakan negara. Misalnya, kemunculan environmentalisme yang mengindikasikan pembuatan kebijakan berdasarkan pertimbangan lingkungan hidup, sebenarnya tidak lebih dari legitiamasi negara untuk menjalankan kebijakannya. Metatheory juga membuka jalan untuk dekonstruksi sehingga membuka jalan untuk semua observasi. Metatheory yang juga berada di luar metodologi tradisional positivis. Dengan menggunakan falsifikasi, dekonstruksi dan hermeunetika, ia memperkenalkan elemen-elemen baru yang lebih sesuai dengan realitas dalam HI. Penggunaan falsifikasi terhadap teori mainstream dapat ditemui dalam contoh kasus berikut,

Perilaku Korea Utara dalam Analisis Kerjasama Regional
Korea Utara (Korut) merupakan negara yang unik karena merupakan negara sosialis di tengah negara-negara liberal-kapitalis yang memegang skor tinggi dalam bidang industri dan perdagangan. Oleh karena posisi geopolitiknya, maka penulis berdasarkan pada hipotesis bahwa letak geopolitik Korut akan mempengaruhi arah kebijakan domestik dan luar negerinya. Perspektif neorealisme dan teori fungsionalis digunakan dalam menganalisis permasalahan ini. Dalam perspektif neorealisme, sistem internasional dipandang sebagai sistem yang anarki, dimana negara adalah entitas berdaulat tertinggi yang mempunyai rasionalitas tersendiri dalam mengembangkan kebijakan luar negerinya . Oleh karena itulah diperlukan hegemon atau stabilizer untuk menstimulasi munculnya institusi dan kerjasama regional.
Jika berdasar pada perspektif yang telah disebutkan sebelumnya, maka seharusnya keberadaan Jepang dan China di Asia Timur akan membawa pada integrasi dan kemunculan institusi yang kuat, mengingat kekuatan ekonomi China dan Jepang yang akan dan bahkan diperhitungkan telah menyaingi Barat. Jika dilihat dari daya beli masyarakatnya, pada tahun 2006 China dapat dikatakan sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua setelah AS . Demikian halnya dengan Jepang, pada 2005 GDP Jepang mencapai 4,52 trilyun dan merupakan pendapatan terbesar kedua setelah Amerika Serikat (AS) . Tetapi pada kenyataannya, integrasi dan kerjasama regional yang mapan belum terwujud secara konkret, jikalau ada itu hanya mencakup Jepang, China dan Korsel dan bukan Asia Timur secara keseluruhan. Dengan demikian Korut tidak terpengaruh dengan penyebaran regionalisasi, tetapi tetap menjunjung tinggi sosialisme isolasionisnya.
Kegagalan integrasi ini pun berlawanan dengan teori fungsionalis yang menyebutkan bahwa kawasan yang dapat memulai interaksi antar negara di dalamnya akan terus berkembang karena efek kerjasama spillovers hingga akhirnya tercipta integrasi kawasan . Interaksi perdagangan China-Jepang-Korsel yang mencapai 7 juta dolar ternyata gagal mengembangkan Mongolia dan Korea Utara ke dalam integrasi suatu institusi regional yang mapan.
Oleh karena itu, teori hegemonic stabilizer dan fungsionalis merupakan teori yang layak mendapat falsifikasi dalam menganalisis perilaku negara sosialis dalam era globalisasi yang dikumandangkan liberalisme. Kedua teori ini lebih menekankan pada struktur, yaitu bagaimana struktur internasional (anarki menurut neorealisme dan kerjasama regional menurut fungsionalisme) mempengaruhi perilaku suatu negara-bangsa yang berdaulat. Dalam permasalahan ini, lebih tepat jika pendekatan dilakukan dari bagaimana internal negara bersedia atau tidak bersedia dalam sistem, bukan bagaimana sistem mempengaruhi negara.

Referensi :
CIA – The World Factbook
Corbetta, Piergiorgio, Social research, Sage Publications, London, 2003
D. Crano, William and Marilynn B. Brewer, Principles and Methods of Social Research, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., New Jersey, 2002
Devetak, Richard.’Postmodernism’ in Scott Burchill et al.Theories of International Relations, Palgrave Macmillan, New York, 2005
Söderbaum, Fredrik, The Political Economy of Regionalism : The Case of Southern Africa, Palgrave Macmillan, New York, 2004.
Walliman, Nicholas, Your Research Project ; A Step by Step Guide For The First-Time Reseacher, Sage Publications, London, 2001
—————————, Social Research Methods, Sage Publications, London, 2006
World Bank and Organization for Economic Cooperation and development (OECD) in Microsoft ® Encarta ® 2008

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: