Kopiitudashat's Blog

October 15, 2009

Diskursus Akar Krisis Asia 1997: Pembuktian Terhadap Buruknya Kebijakan Nasional

Filed under: IR stuff — kopiitudashat @ 7:42 am

Asian Miracle yang sejak tahun 1960an menjadi kebanggaan Asia Timur runtuh ketika pada 2 Juli 1997, Baht Thailand terdepresiasi hingga 25 % terhadap dolar AS dan menimbulkan hyper inflasi. Investasi dan pertumbuhan mengalami stagnasi, bahkan negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam. Dalam waktu singkat, krisis ekonomi ini segera menyebar ke negara-negara tetangganya seperti Indonesia, Malaysia, Korea dan Filipina bahkan hingga ke Rusia dan Amerika Latin. Krisis yang terjadi memaksa negara-negara ini, kecuali Malaysia, untuk meminta bantuan kepada International Monetary Fund (IMF) sebagai rezim moneter yang diharapkan dapat membantu setiap anggotanya untuk dapat keluar dari krisis. Berbagai resep kebijakan yang ditawarkan IMF ternyata tidak berhasil membawa negara-negara ini keluar dari krisis. Dari sini kemudian muncul pertanyaan apakah Krisis Asia 1997 terjadi karena kesalahan institusional IMF dalam asistensinya ataukah krisis itu memang murni disebabkan oleh kebijakan nasional negara berkembang sehingga negara itu jatuh dalam krisis dan mengalami kesulitan untuk bangkit kembali walaupun sudah mendapat ‘resep mujarab’ dari ‘dokter IMF’.
Dalam menganalisis diskursus ini, penulis mendasarkan argumennya pada teori Model Generasi Krisis Ketiga milik Krugman dan model strong open-economy effect milik Bernanke Gertler. Kedua teori ini kemudian diperkuat oleh pandangan marxisme terhadap Ekonomi Politik Internasional (EPI).
Teori Model Generasi Krisis Ketiga menjelaskan bahwa penyebab krisis berasal dari turunnya permintaan kreditur asing terhadap aset keuangan domestik yang dipicu oleh hilangnya kepercayaan terhadap kemampuan negara, otoritas dan sistem perbankan atau perusahaan dalam melunasi segala kewajibannya termasuk hutang luar negeri . Sementara model strong open-economy effect menjelaskan bahwa pada saat nilai tukar berada dalam kondisi terdepresiasi tajam, beberapa perusahaan akan mengalami kendala dengan manajemen aset dan kewajibannya . Bagi negara yang mempunyai hutang luar negeri dalam jumlah yang sangat besar, depresiasi nilai tukar dapat berdampak pada kemampuan perusahaan dalam berinvestasi.
Pandangan konvensional EPI, marxisme, juga menjelaskan bahwa krisis bukan merupakan kejutan karena krisis merupakan hal yang biasa terjadi dalam sistem kapitalis dan selanjutnya akan menyebabkan terjadinya boom and bust cycle . Dari perspektif yang telah disebutkan, maka penulis berargumen bahwa Krisis Asia 1997 lebih merupakan akibat dari kesalahan kebijakan nasional negara berkembang daripada kesalahan IMF dalam asistensinya.
Kesalahan Liberalisasi Negara (Baru) Berkembang
Berdasar perspektif Marxisme yang telah disebutkan sebelumnya, maka tidaklah adil bila menyalahkan rezim moneter internasional dalam krisis yang memang rentan terhadap kapitalisme global. Selain itu, jika dilihat dari historisnya, negara-negara Asia Timur yang dijuluki Asian Miracle ini (kecuali Thailand) adalah negara yang berangkat dari kolonialisme dan ketertindasan yang kemudian berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Euphoria ini menimbulkan sindrom crisis of success dimana pemerintah melonggarkan pengawasannya pada pasar yang liberal sehingga rentan terhadap kebijakan krisis.
Dalam tulisannya yang berjudul ‘From Asian Miracle to Asia Crisis 1999’, Corbett mengelompokkan kerentanan ini menjadi empat kategori utama yaitu liberalisasi transaksi modal (capital account liberalization), jaminan yang bersifat implisit (implicit guarantee), kesalahan dalam penempatan (mismatch) dan kelemahan di sektor korporasi yang kemudian menggambarkan bagaimana kesalahan kebijakan nasional dapat membawa pada instabilitas seperti yang digambarkan oleh teori Model Generasi Krisis Ketiga dan model strong open economy effect.
Kesalahan pertama menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam menjalankan liberalisasi, dibuktikan dengan ketidaksesuaian antara kebijakan nilai tukar dan moneter. Pada periode Asian Miracle umumnya bank-bank sentral di kawasan Asia menerapkan nilai tukar managed, namun pada saat yang bersamaan negara-negara tersebut juga masih menghendaki dipertahankannya sistem moneter yang independen (monetary independency). Dalam hal ini berlaku hukum klasik Mundell tentang impossible trinity , yaitu tidak mungkin tercapai tiga keadaan sekaligus : kebebasan aliran modal, sistem moneter yang independen dan sistem nilai tukar tetap. Salah satu dari ketiga asumsi tersebut tidak akan terwujud apabila dua asumsi lain terpenuhi.
Di Thailand, liberalisasi yang dimulai sejak 1985 terus berkembang, baik melalui transaksi berjalan (current account) dan transaksi modal (capital account). Untuk capital account, pemerintah Thailand membentuk Bangkok International Banking Facility (BIBF) pada Maret 1993 bertujuan untuk menjadikan Bangkok sebagai pusat keuangan internasional, namun yang terjadi malah keluar-masuknya modal yang terlalu bebas sehingga menimbulkan economic bubble dan peningkatan utang luar negeri jangka pendek yang rentan terhadap opini pasar negatif .
Selain itu, pelonggaran kontrol terhadap lembaga keuangan tidak didukung oleh kesiapan lembaga keuangan serta sistem pengawasan yang memadai. Kelemahan tersebut menyebabkan meningkatnya penyaluran pinjaman yang tidak berhati-hati (imprudent lending) yang berdampak pada meluasnya investasi yang bersifat spekulatif, terutama di proyek properti yang pada akhirnya akan menimbulkan asset price buble.
Kasus yang sama juga terjadi di Korea Selatan (Korsel) dan Indonesia. Di Korsel, asset price buble ini dimana diperparah oleh tingginya aliran modal asing yang masuk sehingga ekonomi Korsel menjadi sensitif terhadap fluktuasi kepercayaan investor, apalagi ditambah dengan kekhawatiran investor terhadap krisis yang masih melanda negara tetangganya. Keadaan yang sama di Indonesia mendorong maraknya pendirian bank swasta hingga mengungguli Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 1994. Pesatnya pertumbuhan perbankan menyebabkan persaingan semakin ketat sehingga mendorong meningkatnya jumlah bank kecil yang jumlah modalnya dinilai berada di bawah standar modal minimum yang telah ditetapkan.
Kesalahan lain terjadi karena pemerintah gagal membangun iklim kondusif untuk investasi, padahal negara yang mempunyai hambatan tertinggi dalam investasi -misalnya karena instabilitas politik- merupakan negara yang paling mengalami dampak terburuk krisis sekaligus yang paling lambat bangkit dari krisis. Sumber kerentanan berikutnya adalah kesalahan pengalokasian berdasar jangka waktu (maturity mismatch) dan berdasar jenis valuta (currency mismatch). Maturity mismatch terjadi sehubungan dengan penanaman dana yang berasal dari pinjaman jangka pendek ke dalam investasi jangka panjang sehingga jika tagihan telah jatuh tempo sedangkan investasi belum membuahkan hasil, perusahaan akan mengalami insolvent. Currency mismatch terjadi karena penerimaan yang diterima dari hasil investasi adalah dalam denominasi mata uang domestik sedangkan kewajiban yang harus dibayarkan adalah dalam denominasi mata uang asing. Hal ini sangat beresiko karena jika nilai tukar terdepresiasi, maka kewajiban pembayaran menjadi meningkat.
Asia Timur juga implicit guarantee yang menjamin bantuan pemerintah sehingga rentan terhadap pinjaman luar negeri oleh swasta yang berlebih dan menimbulkan moral hazard . Selain itu, nilai tukar yang di-peg rentan terhadap jumlah pembengkakan jumlah pinjaman dalam denominasi mata uang asing yang tidak di-hedged sehubungan dengan janji implisit bahwa nilai tukar tidak akan didevaluasi .
Salah satu pengkritik IMF, Stiglitz, mengatakan bahwa ketiadaan good governance di negara-negara Asia Timur merupakan kesalahan diagnosis IMF. Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa justru Stiglitz lah yang salah mendiagnosis pemerintahan di negara-negara korban krisis ini. Mungkin benar bila pemerintahan di Jepang dan Malaysia memang menerapkan good governance sehingga lebih stabil dan dapat segera bangkit dari krisis. Yang menjadi masalah adalah Indonesia, Thailand dan Filipina yang memang pada realitasnya memiliki tingkat korupsi yang tinggi dan birokrasi yang tidak efisien. Kapitalisme yang berkembang di Asia adalah kapitalisme kroni dimana bisnis mayoritas dimiliki oleh keluarga dengan praktik-praktik yang tidak bersih. Tidak terkecuali bisnis chaebol di Korsel .
Kebijakan lain yang dikritik Stiglitz adalah perlakuan IMF kepada Asia yang disamakan dengan perlakuan IMF pada Amerika Latin atas tequila crisis 1994 lalu. Jika melihat kedua kasus ini, ada banyak titik singgung yang dapat ditarik. Kedua kawasan sama-sama terdiri dari banyak negara berkembang bekas kolonialisme dengan psikososial yang kompleks, serta inflasi yang tinggi. Jika demikian, maka seharusnya tidak ada yang salah dengan persamaan perlakuan itu. Peningkatan suku bunga yang juga ditolak oleh para kritikus, sebenarnya mendorong investasi sehingga menyelamatkan perekonomian dari stagnasi, seperti yang terjadi di Korsel. Chaos yang terjadi setelah pemberlakuan kebijakan itu tidak lalu menjadi bukti kesalahan IMF, namun justru semakin membenarkan proposisi bad governance dalam negara itu pada tahun-tahun sebelumnya sehingga riots muncul setelah titik kulminasi kekecewaan rakyat pada pemerintah yang telah terakumulasi.
Ada indikasi bahwa tudingan anti IMF dibentuk sebagai bentuk kekecewaan karena agenda pribadi pembuat kebijakan yang tidak diakomodasi oleh IMF. Misalnya dalam kasus Presiden Soekarno yang dalam kunjungannya ke Washington pada 1960an ternyata diminta menunggu oleh Presiden Bank Dunia saat itu, sehingga melahirkan ucapan dan kebijakan ‘go to hell with your aid ‘ . Penulis melihat bahwa penyebaran persepsi anti IMF di Indonesia, dipolitisasi sebagai senjata untuk menumbangkan lawan politik, baik pada era reformasi maupun pra pemilu 2009 saat ini dimana isu neoliberal menjadi senjata untuk menyerang salah satu kandidat. Nyatanya Thailand dan Korsel yang menjalankan resep IMF dengan patuh telah berhasil keluar dari krisis, bertolak belakang dengan Indonesia yang masih belum dapat menyehatkan birokrasinya.
Catalytic effect yang disebutkan Ben Thirkell-White juga harus ditelusuri ke belakang apakah tidak ada kepentingannya dengan proposal yang diajukan Jepang untuk mendirikan Asian Fund, mengingat posisi Jepang di IMF tidak terlalu signifikan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Pencabutan subsidi yang disarankan IMF juga bukan sesuatu yang salah karena ketimpangan dari pencabutan subsidi ini dapat diatasi salah satunya melalui penyediaan obat generik yang terjangkau. Pertimbangan ekonomi tentang pengaruh harga obat generik terhadap obat lainlah yang menyebabkan tidak efektifnya penyediaan obat generik itu. Dalam hal ini kesalahan terjadi karena ‘pasien yang tidak meminum obat dengan baik’, jadi bukan karena ‘dokter dan resepnya’.
Kesimpulan
Berbagai kebijakan nasional yang diambil oleh pemerintah negara berkembang sebelum krisis terjadi, baik secara sengaja maupun kelalaian pengawasan kebijakan, terbukti telah membawa perekomonian nasional ke dalam kegagalan seperti yang digambarkan oleh model Generasi Krisis Ketiga dan strong open economy effect. Berbagai kritik yang dilancarkan oleh penentang kebijakan IMF juga terbukti tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Berdasarkan bukti-bukti di atas, maka dengan demikian tesis penulis bahwa Krisis Asia 1997 terjadi lebih karena kesalahan kebijakan nasional negara berkembang daripada kesalahan asistensi IMF, terbukti.

Daftar Pustaka
Anonym.Three Ideologies of Political Economy
Arifin, Sjamsul (ed).2008.Bangkitnya Perekonomian Asia Timur : Satu Dekade Setelah Krisis.Jakarta : PT Elex Media Komputindo
E Stiglitz, Joseph.2002.Globalization and It’s Discontents.New York:W.W.Norton & Company Ltd
Fischer, Stanley.1998.’The Asian Crisis:A View From the IMF’ in Journal of International Financial Management and Accounting 9:2.Oxford:Balckwell Publishers Ltd
Seda, Frans. Program Ekonomi dengan IMF .Harian Kompas, 05 Juli 2003.
Thirkell-White,Ben.2005.The IMF and the Politics of Financial Globalization : From the Asian Crisis to a New International Financial Architecture?. New York: Palgrave Macmillan
World Bank. 1993.The East Asia Miracle: Economic Growth and Public Policy.New York: Oxford University Press.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: