Kopiitudashat's Blog

October 8, 2009

Politik Luar Negeri Indonesia PascaKemerdekaan : Antara Romantisme dan Konfrontasi

Filed under: IR stuff — kopiitudashat @ 6:43 am

Perumusan politik luar negeri Indonesia pascakemerdekaan merupakan kalkulasi yang komprehensif antara posisi realpolitik Indonesia secara internasional (Pem. RI atas pidato Hatta), image positif founding father terhadap Indonesia, serta keinginan untuk eksis dalam percaturan politik internasional yang dibungkus dalam pertimbangan geopolitik untuk mencari kemerdekaan RI secara menyeluruh (Pem RI respon pidato Hatta) sebagai tujuan nasional. Kemerdekaan yang dimaksudkan adalah pengakuan internasional – yang bisa didapatkan melalui usaha penegakan ketertiban umum demi meraih simpati Sekutu – dan upaya untuk menjaga kesatuan wilayah kedaulatan secara integral. Upaya ini bukanlah hal yang mudah dengan aib militerisme Jepang di masa lampau (Michael Leifer,1989:
5). Untuk itulah Sjahrir menandaskan politik luar negeri mula-mula sebagai penghapusan seluruhnya fasisme dalam kebijakan Indonesia.
Kondisi republik yang masih belum stabil, ditambah lagi dengan pemikiran- pemikiran politik Soekarno yang cenderung anti kolonialis – radikal membuat hampir semua kebijakan luar negeri di era ini tidak lebih dari manifestasi idiosinkretiknya sebagai seorang Jawa yang tumbuh di lingkungan nasionalis. Perjuangan merebut Irian Barat, konfrontasi Malaysia, dan sebagainya berawal dari aliran romantisme yang dibungkus dalam rasa traumatisme terhadap pendudukan asing. Aliran romantisme ini diperkuat dengan tekanan eksternal yang memicu sikap konfrontatif-anti imperialisme serta eskalasi politik internal yang sedang bergejolak dalam menghadapi disintegrasi bangsa. Tarik menarik antara kepentingan internal dan eksistensi internasional ini mengakibatkan dipilihnya strategi pragmatisme yang dibungkus dalam kerangka ’politik bebas aktif’. Dalam politik inilah terjadi sinergi antara diplomasi konfrontatif dan politik ’netral’ bangsa.
Pencapaian kepentingan Indonesia mula-mula diwujudkan dengan usaha mengalihkan kontrol asing atas ekonomi dalam negeri (Michael Leifer,1989:
5). Selanjutnya, Indonesia berupaya menjadi pemain kunci dalam perdamaian Asia dengan cara menggagas Konferensi Asia Afrika yang dipandang dapat mengobati traumatisme Indonesia terhadap campur tangan asing sekaligus memberikan manfaat yang tidak dapat dicapai dari hanya satu blok saja. Kenyataan bahwa Indonesia menerima bantuan keuangan dari Amerika Serikat (AS) tidak lantas mencondongkan Jakarta ke New York. Poros Jakarta-Peking adalah buktinya.
Aliran romantisme dan pragmatisme ini kemudian akan dijelaskan lebih lanjut dalam tiga peristiwa besar dalam sejarah perpolitikan bangsa, konfrontasi Irian Barat, kebijakan Ganyang Malaysia serta politik poros-porosan.

A. Konfrontasi Irian Barat
Penolakan Belanda untuk memasukkan Irian Barat ke dalam penyerahan kedaulatan merupakan ancaman terhadap hasil Konferensi Meja Bundar sekaligus menantang supremasi RI sebagai wilayah yang berdaulat. Karena itu, Irian Barat dipandang sebagai simbol fundamental manifestasi nasionalis (Michael Leifer,1989:89). Proses perjuangan ini menemui kendala dalam politik domestik dimana terjadi perbedaan pendapat antara golongan ‘moderat’ yang lebih kooperatif dengan Kerajaan Belanda – direpresentasikan oleh kabinet Natsir hingga Wilopo – dengan Soekarno yang mengedepankan semangat konfrontatif dan militan. Pertimbangan utama golongan moderat menyangkut biaya ekonomi dan politik yang sangat tinggi untuk mengakomodasi perebutan Irian Barat.
Berbagai perundingan yang dimulai sejak 1950 tidak mencapai kesepakatan yang berarti karena tidak adanya kemauan dari pihak Belanda untuk menyerahkan kontrol terhadap wilayah ini. Semangat Soekarno terhadap wacana pembubaran Uni Indonesia – Belanda berhadapan dengan kepentingan Perdana Menteri untuk terhadap rencana pemberian pinjaman senilai 70 dolar AS di era kabinet Natsir. Permasalahan makin rumit ketika Australia yang mengkhawatirkan klaim RI atas pantai timur pulau New Guinea tidak memberikan dukungannya pada perjuangan RI. Bahkan Malaysia yang notabene adalah ‘tetangga dekat’ juga tidak menunjukkan sikap yang diharapkan. AS dan Soviet pun tidak memberikan pengakuannya pada eksistensi pemerintahan Indonesia.
Perundingan mencapai titik terang saat Soekarno memanfaatkan kekhawatiran AS akan komunisme di Asia Tenggara untuk menekan Belanda dengan ancamannya tentang “akan menggunakan cara baru dalam perjuangan kita yang akan mengejutkan bangsa-bangsa di dunia” (Michael Leifer,1989). Setelah dua kali mengalami kegagalan, pada November 1957 masalah Irian Barat diperdebatkan sekali lagi oleh Majelis Umum PBB dengan didahului oleh pemboikotan terhadap perusahaan Belanda dan intimidasi terhadap penduduknya di Indonesia. Klimaks dari konflik ini adalah Tiga Komando Rakyat (Trikora) yang digagas Soekarno pada pada 1961. Kemenangan pun mulai tercapai dengan kesepakatan pada 15 Agustus 1962 yang berisi tentang penyerahan administratif pada PBB dalam tempo sementara dan kemudian penyerahan akhir pada Indonesia setelah 1 Mei 1963 (Herbert Feith dan Lance Castles,1988).
Michael Leifer,1989). Selain itu, PBB juga akan memfasilitasi jajak pendapat sebelum 1969.
B. Ganyang Malaysia
Pasca kemenangan Indonesia atas Irian Barat, Soekarno memanifestasikan pemikirannya dalam ‘kecanduan terhadap romantika revolusi’ untuk melaksanakan ‘diplomasi konfrontasi’. Pada 1961, Kalimantan dibagi menjadi empat administrasi, provinsi Kalimantan, Kerajaan Brunei, Sarawak dan Sabah (www.bluefame.com). Sebagai bagian dari penarikannya dari koloninya di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya untuk membentuk Malaysia.
Sejak awal terbentuknya, Malaysia dipandang sebagai bentukan asing yang dirancang untuk mengabadikan kepentingan-kepentingan militer dan kolonial di Asia Tenggara, yang pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap kelangsungan hidup dan peranan Indonesia di Asia (Michael Leifer,1989:110). Penolakan atas Malaysia dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan tuntutan yang lain terhadap wilayah-wilayah yang bersebelahan dengan Indonesia walaupun saat itu Indonesia belum berani menyatakan konfrontasinya secara terbuka terkait dengan kepentingan Irian Barat. Hubungan semakin memburuk karena kecurigaan atas keterlibatan Malaysia dalam berbagai pemberontakan kedaerahan di akhir 1950an. Segitiga kekuasaan domestik antara Soekarno, PKI dan TNI mengukuhkan pelaksanaan kebijakan konfrontasi yang sebenarnya merupakan ambisi Soekarno untuk menunjukkan eksistensi Indonesia di Asia Tenggara sekaligus mengamankan legitimasi keberlangsungan pemerintahan Demokrasi Terpimpin.
Konfrontasi memuncak setelah demonstrasi dan penyerangan besar-besaran rakyat Malaysia terhadap kedutaan, penduduk dan bendera Indonesia. Pada 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia Soebandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia (www.pelita.or.id). Konflik semakin memuncak ketika pada 27 Juli, Sukarno mengumumkan ‘pengganyangan Malaysia’ (www.pelita.or.id). Hal ini diiringi dengan pembentukan Dwikora pada 1964 yang diikuti oleh pembentukan Komando Siaga untuk memperkuat serangan-serangan militer ke perbatasan.
Konfrontasi ini menjadikan perekonomian bangsa yang masih muda menjadi kian terpuruk. Rakyat menjadi kehilangan kepercayaan terhadap politik Soekarno yang mengakibatkan hiperinflasi dan instabilitas politik dalam negeri. Konfrontasi ini juga mendapat pertentangan yang hebat dari Inggris dan Australia. Puncak kegagalannya adalah ketika Malaysia diresmikan menjadi anggota PBB pada 16 September 1963. Protes keras terhadap keanggotaan diwujudkan dengan keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB pada 20 Januari 1965 dan mencoba membentuk Conference of New Emerging Forces (Conefo) sebagai alternatifnya.
Berbeda dengan sukses Irian Barat, perolehan dukungan yang didapat Indonesia tidak sebanyak yang diharapkan. Pemutusan hubungan ekonomi dengan Singapura mengakibatkan hilangnya pangsa pasar Indonesia. Keadaan diperparah oleh penolakan IMF untuk memberikan bantuan pinjaman pada Indonesia. Soviet juga terkesan dingin terhadap usaha Indonesia karena berbagai sikap Indonesia yang merugikan kepentingan Moskow, seperti tidak diikutsertakannya Soviet dalam pertemuan Asia Afrika yang dihadiri oleh delegasi RRC (Michael Leifer,1989:135) ditambah dengan hutang kredit yang belum dibayar.
Konflik mereda setelah konstelasi politik domestik dilanda kudeta pada 1965 dengan hasil naiknya Soeharto ke puncak pemerintahan. Konfrontasi kedua negara pun diakhiri secara resmi pada 28 Mei 1966 di sebuah konferensi di Bangkok.
C. Politik Poros-porosan
Bung Karno membagi dunia ke dalam hanya dua kubu. Pertama, kubu Oldefo atau Old Emerging Forces, kekuatan yang lama yang mapan, terdiri dari pemerintah-pemerintah negara industri kapitalis bersama-sama elit feudal dan kompradore di negara-negara sedang berkembang (Hopkins & Mansbach, 1973). Di sisi lain terdapat Nefo, atau New Emerging Forces, kekuatan-kekuatan baru yang sedang bangkit, interaksi antara pemerintah, bangsa, dan rakyat progresif negara sedang berkembang serta bersama-sama rakyat-rakyat progresif di negara industri kapitalis. Pembagian ini menurut Soekarno merupakan bukti kerevolusioneran Indonesia sebagai kelompok kekuatan yang progresif dinamis yang militan dan ditugasi oleh sejarah untuk melawan dan menghancurkan kekuatan penindasan dan eksploitasi yang reaksioner. Pandangan Karl Marx dan Lenin memegang peranan penting dalam visi ini.
Pasca runtuhnya Soviet, pemerintah eks sosialis yang masih berdiri telah menjadi bagian integral dari Negara Dunia Ketiga. Venezuela misalnya, yang terkenal dengan kebijakannya yang ‘berani’ membangkang kapitalisme global. Dapat dikatakan bahwa peranan mereka merupakan contoh prakarsa melawan Oldefo. Perlawanan melawan Oldefo juga terasa dalam rezim perdagangan ,World Trade Organisation (WTO), dapat dilihat dalam berbagai perundingan mengenai komoditi pertanian, dan sebagainya.
Selain poros Nefo-Oldefo, pragmatisme dan romantisme politik Soekarno diwarnai oleh Poros Jakarta-Peking (atau Poros Jakarta-Pnompehn-Peking-Pnyonyang, menurut Istilah Soekarno). Poros antiimperialisme ini dianggap Soekarno sebagai hasil dari sejarah dan merupakan anti-movement melawan status quo.
Referensi :
Hopkins, Raymond F. & Richard W. Mansbach 1973, ‘Structure and Process in International Politics’, Harper & Row, New York
Feith, Herbert dan Lance Castles 1988,’ Pemikiran Politik Indonesia 1945- 1965’,LP3ES,Jakarta
Leifer, Michael 1989, ‘Politik Luar Negeri Indonesia’, PT Gramedia, Jakarta
http://www.bluefame.com diakses pada 6 Oktober 2009
http://www.pelita.or.id diaskses pada 6 Oktober 2009

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: