Kopiitudashat's Blog

July 14, 2009

Posmodernisme : Kritik yang Dikritik

Filed under: Uncategorized — kopiitudashat @ 8:22 am


Posmodernisme merupakan salah satu teori alternatif yang mencoba menggoyahkan kemapanan mainstream dalam memandang hubungan internasional. Sebagai teori, definisi pasti dari posmodern sendiri masih diperdebatkan antar para scholar, para penganut paham ini pun tidak pernah melabeli diri mereka dengan sebutan posmodernis, tetapi menggunakan terminologi lain seperti post-structuralism ataupun deconstruction . Berbicara tentang posmodern, tidak akan terlepas dari inti kata ‘post’ dan ‘modern’. Karena merupakan bentuk ‘post, maka dapat dikatakan bahwa posmodern merupakan bentuk negasi, penyempurnaan dan perombakan dari nilai-nilai modern. Yang dimaksud modern di sini adalah bagaimana nilai-nilai pengetahuan harus memenuhi standardisasi-standardisasi tertentu buatan manusia dan bagaimana pengetahuan itu memerlukan legitimasi khusus untuk bisa diproduksi. Bagi posmodernis, standardisasi dan objektivitas yang dikerangkakan modernis adalah pembatasan dan reduksi terhadap pengetahuan itu sendiri, oleh karena itu posmodernis sering disebut sebagai anti positivis.
Dalam pandangan orthodox, pengetahuan (knowledge) dianggap merupakan area terpisah dari power karena karena nilai sebuah pengetahuan menurut kaum modernis adalah objektivitas itu sendiri. Kebenaran ada dalam diri manusia sebagai pencipta kebenaran itu. Hal inilah yang kemudian menjadi fokus Foucoult dan pemikir posmodern lainnya, yaitu bagaimana pengetahuan itu diproduksi. Posmodernis melihat power dan knowledge adalah dua hal yang tak terpisahkan satu sama lain karena produksi pengetahuan adalah proses politis yang kental dengan nilai-nilai normatif.
Dengan menggunakan metode genealogi, yaitu bagaimana mengkonstruksi pemikiran terhadap apa yang terjadi di masa lalu untuk kemudian menginterpretasikan apa yang terjadi dalam kehidupan saat ini, para posmodernis menemukan bahwa sejarah yang diwacanakan saat ini tidak sepenuhnya mengandung kebenaran tetapi merupakan bentuk dominasi dan politisasi pengetahuan. Berdasarkan hal ini, posmodernis menyimpulkan bahwa tidak ada universalisme kebenaran pemikiran, yang ada hanya pluralitas perspektif. Pengetahuan bersifat konstekstual berdasarkan waktu, isu, tempat dan perspektif tertentu. Pada masa munculnya posmodernisme, mainstream dalam hubungan internasional saat itu adalah neorealisme yang state-centric dan menggunakan perang sebagai alat untuk meraih kepentingan nasional dalam keadaan dunia yang anarki. Perang, negara dan sistem anarki inilah yang coba didekonstruksi oleh posmodernisme. Karena pengetahuan tidak bersifat universal, maka dunia tidak bisa dikatakan seluruhnya anarki menurut pemikiran neorealis.
Selain mengkritik sistem anarki, unsur neorealisme lainnya yang menurut posmodernis perlu untuk dikonstruksi ulang adalah pemahaman tentang negara, kedaulatan, batas wilayah dan perang itu sendiri. Klein menyatakan perang adalah produk dari negara, karena suatu entitas akan melaksanakan perang untuk dapat disebut sebagai negara. Jadi menurut posmodern, kekerasan bukan berasal dari political power tetapi memang dikonstruksikan. Seperti yang dikatakan oleh Gearóid Ó Tuathail.
“[g]eography is about power. Although often assumed to be innocent, the geography of the world is not a product of nature but a product of histories of struggle between competing authorities over the power to organize, occupy, and administer space” .

Karena perang dan kekerasan sering dilakukan dengan legitimasi kedaulatan, posmodernis juga mempertanyakan signifikansi kedaulatan dan batas wilayah. Batas wilayah, menurut mereka, hanyalah konstruksi yang dibuat manusia dengan tujuan politis. Batas-batas itu hanya akan membentuk identitas yang berbeda menurut teritorinya, dan identitas itu akan menjadi ancaman satu sama lain karena melegitimasi perang antar suku ataupun bangsa. Negara dan elemen-elemen yang mengikutinya merupakan hasil dari subjektivitas manusia. Bagaimana manusia menganggap suatu negara sebagai quasi-state ataupun normal state, atau bagaimana subjektivitas manusia melabeli sebuah negara dengan sebutan negara kuat atau negara lemah.
Walaupun mengkritik subjektivitas, posmodern juga tidak sepenuhnya setuju dengan batasan objektivitas pengetahuan seperti yang diwacanakan oleh kaum modernis. Oleh karena itu sebagai jalan tengah, posmodern memposisikan diri dalam intersubjektif. Karena menolak adanya batas spasial, maka posmodernis kemudian mendekonstruksi diplomasi, atau yang disebut Ashley dan Walker sebagai ‘diplomatic ethos’ .
Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa kebenaran dalam dunia modern merupakan suatu wacana, suatu teks yang diproduksi oleh pemilik kepentingan untuk tujuan tertentu. Untuk itu Der Derian mengemukakan pentingnya ‘textual interplay behind power politics’ . Jadi dalam menerima suatu kebenaran, seseorang harus membandingkan wacana yang satu dan wacana yang lain (double reading) dalam pembentukan interpretasi terhadap dunia sosial, apalagi dengan sifat kebenaran yang tidak universal. Double reading ini bertujuan untuk melihat bagaimana sebuah diskursus ataupun institusi sosial ditempatkan. Dengan memahami bagaimana sebuah diskursus dibentuk , maka aktor dapat mendekonstruksi kebenaran-kebenaran yang diwacanakan, kebenaran yang menurut konstruksi modern merupakan suatu oposisi biner. Sesuatu ada karena oposisinya dengan hal lain, misalnya kedaulatan ada karena keberadaan sistem dunia yang anarki.
Dari paparan di atas, dapat dikatakan bahwa perspektif posmodernisme ini kemudian mendapat perhatian yang besar dari para penstudi hubungan internasional, terutama karena sifatnya yang progresif dan emansipatoris. Hal inilah yang merupakan salah satu keunggulan dari perspektif alternatif ini. Metode genealogi untuk menunjukkan hubungan yang erat antara pengetahuan dan kekuasaan yang kemudian diperkuat oleh strategi tekstual dan dekonstruksi, dapat menghindari konservatisme akan suatu nilai kebenaran, mengingat pengetahuan itu sendiri akan terus berkembang. Selain itu, double reading dan dekonstruksi yang ditekankan oleh posmodernisme juga menurut analisis saya merupakan senjata yang tepat untuk membentengi pengaruh internalisasi dan indoktrinasi yang coba dilancarkan oleh kekuatan hegemon. Double reading dan dekonstruksi membuat aktor hubungan internasional terhindar dari kebenaran yang diwacanakan oleh pemiliki kepentingan, Misalnya ketika dunia sedang memusatkan perhatian pada peristiwa 9/11, kerangka pikir posmodernisme dapat mendekonstruksi apa kepentingan AS dalam menempatkan label ‘terorisme’ pada pihak-pihak tertentu sehingga kemungkinan perang dan terbawa oleh konstruksi perang seperti pada era Perang Dunia dan Perang Dingin akan dapat dihindarkan.
Namun kemudian perspektif ini juga tidak lepas dari kritik besar yang mengikuti kerangka pemikiran posmodern, yaitu ketiadaan solusi yang dapat ditawarkan untuk memperbaiki tatanan dunia yang telah terlanjur ‘dijalankan’ oleh wacana penguasa. Selain itu, dekonstruksi negara dan elemen-elemennya, menurut analisis saya, merupakan satu hal yang tidak mungkin dilaksanakan, terutama terkait dengan ketiadaan mekanisme konkret yang ditawarkan postmodernisme untuk mendekonstruksi elemen-elemen itu. Ketiadaan solusi ini salah satunya merupakan produk dari ketidakniscayaan posmodernis terhadap universalitas pengetahuan sehingga tempat dan waktu yang berbeda dianggap akan membentuk solusi yang berbeda pula.
Saya pribadi juga mempertanyakan signifikansi kebenaran yang coba digali oleh posmodernisme. Mengapa berbagai struktur metode yang bisa dikatakan komprehensif ini hanya ditujukan untuk menemukan apa dan bagaimana kebenaran itu diproduksi. Jika posmodernsime menghargai partikularitas dan intersubjektivitas dimana tiap orang akan mempunyai dan menemukan kebenaran yang berbeda, mengapa kebenaran itu harus begitu dipersoalkan. Bukankan akan lebih menguntungkan bila metode ini digunakan untuk menemukan dan mengartikan kepentingan, terutama terkait dengan kenyataan bahwa aksi apapun yang dilakukan oleh suatu aktor adalah merupakan produk dari kepentingan dan interpretasinya terhadap kepentingan yang dimilikinya itu.

Referensi:
Abrahamsen, Rita. 2007.’Postcolonialism’ in Martin Griffiths (ed). International Relations Theory for the Twenty-First Century:An introduction.New York: Routledge

Devetak, Richard.2005.’Postmodernism’ in Scott Burchill et al.Theories of International Relations.New York: Palgrave Macmillan

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.