Kopiitudashat's Blog

June 12, 2009

Regionalisme di Afrika

Filed under: IR stuff — kopiitudashat @ 10:06 am

Regionalisme di Afrika
Dalam artikelnya, The Global Politics of Regionalism: Afrika, Daniel Bach menyoroti kegagalan globalisasi dan multilateralisme dalam mewujudkan kesejahteraan dan keamanan di benua Afrika. Konflik yang diwarisi sejak era kolonialisme kemudian meninggalkan serangkaian persoalan terutama terkait dengan perbatasan dan area kedaulatan. Ditambah lagi dengan kemiskinan yang luar biasa yang mendorong banyak sekali aksi pelanggaran HAM dan berbagai krisis seperti perang saudara. Masalah kaburnya batas-batas yang jelas selain memicu perang saudara juga menimbulkan berbagai tindak kriminal internasional yang terorganisir seperti jaringan perdagangan obat-obatan ilegal, money laundering dan terorisme. Khusus untuk permasalahan terorisme ini, Afrika merupakan sasaran empuk teroris karena selain kaburnya batas-batas negara, juga didukung oleh supremasi hukum yang lemah.
Dalam bidang ekonomi, Afrika tergolong ke dalam wilayah periphery yang artinya sedikit sekali menikmati dampak kemajuan produksi, walaupun menurut Timothy Shaw, Afrika ternyata lebih stabil terhadap ketidakstabilan moneter global, terbukti dengan tidak terpengaruhnya Afrika dalam krisis Asia pada akhir 1990an . Kondisi ini merupakan prestasi tersendiri mengingat status Afrika sebagai negara periphery.
Di luar status ekonomi Afrika, power Afrika dalam politik internasional tetap diperhitungkan terutama dalam vote organisasi internasional seperti PBB dan WTO. Posisi Afrika dalam organisasi internasional ini lebih terlihat dalam wajah organisasi regional daripada power secara individu negara. Regionalisme di Afrika diwarnai oleh banyaknya organisasi regional atau sub regional komunitas ekonomi (Regional Economic Community:REC) yang wewenang dan anggotanya terkadang saling tumpang tindih. Organisasi ini dapat meliputi institusi antar pemerintah (International Government Organization:IGO) maupun non pemerintah (NGO).
Dengan banyaknya IGO, terjadi integrasi yang kohesif dalam bidang ekonomi dan politik. Integrasi ini diklaim sebagai keberhasilan IGO walaupun sebenarnya integrasi ini muncul karena campur tangan NGO dan buah dari kegagalam pemerintah mewujudkan keamanan dan kesejahteraan di Afrika. Ketumpangtindihan ini muncul karena terbentuknya jurang pemisah antara institution-building dan implementasi kebijakan. Untuk mempermudah membedakan fungsi institusi dan implementasi kebijakan, Bach membedakan definisi regionalisme dan regionalisasi. Regionalisme diartikan sebagai ide, program, dan tujuan yang mentransformasi area sosial ke dalam skala regional . Karena merupakan implementasi program maka dibutuhkan suatu institution-building dan pengaturan formal. Sebaliknya, regionalisasi menggambarkan proses dan hasil regionalisme , titik beratnya ada pada interaksi daripada pengaturan formal.
Regionalisme Afrika muncul pertama kali sebagai wadah perjuangan untuk memerdekakan diri dari kolonialisme dan dominasi kulit putih, contohnya adalah Front Line States (FLS), Southern African Development Coordination Conference (SADCC) dan Pan Afrika yang dibentuk pada abad XX . Gerakan gerilya ini kemudian mengawali lahirnya Organisation of Afrika Unity (OAU) melalui Piagam Addis Ababa. Kapasitas OAU berkisar antara resolusi konflik yang muncul pasca Perang Dingin dan kolonialisme, yaitu batas teritorial yang menimbulkan serangkaian konflik di Rwanda, Uganda, Kongo. Dalam menjalankan fungsinya, OAU memberikan jaminan non intervensi pada masalah internal negara anggota yang lalu dimanfaatkan oleh rezim otoriter untuk menindas rakyatnya. Hal inilah yang memicu keinginan untuk membentuk African Unity (AU). AU terbentuk pada 9 Agustus 2002 dengan fokusnya pada sektor keamanan, pengembangan ekonomi, dan kestabilan wilayah Afrika. Karena lebih fokus pada pencarian mekanisme yang lebih efektif untuk mediasi konfllik, maka AU dapat mengintervensi negara anggota dalam kasus khusus misalnya genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pan Afrika yang state-centric ini kemudian memunculkan bentuk regionalisme baru yang dinamakan New Partnership for Africa’s Development (NEPAD). Lahirnya NEPAD ini merupakan bentuk kekecewaan rakyat terhadap klaim Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki yang mentransformasikan Pan Afrika demi kepentingan strategi politis. NEPAD ini mendorong Afrika pada perdagangan internasional dan pembukaan pintu bagi investor serta pertumbuhan ekonomi dan penghargaan HAM, demokrasi serta manajemen pemerintahan, sektor-sektor yang belum tersentuh oleh organisasi regional bentukan pemerintah.
Banyaknya organisasi regional dan sub nasional yang muncul kemudian menyebabkan overlapping anggota yang mengakibatkan bloc-building dan adopsi nilai-nilai Eropa dan AS. Selain hanya mencontoh barat, proyek regionalisme ternyata tidak menyentuh area regionalisasi. Regionalisasi semakin memperjelas kegagalan pemerintah dan dalam mempertegas kontrol teritori. Bentrokan dengan organisasi pemerintah terjadi dalam berbagai sudut. Pertama, mayoritas regionalisme muncul dalam level sub nasional, yang kontras dengan idealisme pan Afrika. Kedua, tumpang tindihnya kapasitas organisasi pemerintah dan non pemerintah. Regionalisme di Afrika umumnya merefleksikan dinamika yang luas antara jaringan trans-state dan trans-frontier . Jaringan trans-state ini menghambat institusionalisasi negara dan kontrol teritorinya karena meningkatkan regionalisme melalui perbedaan moneter dan fiskal sehingga tidak memerlukan harmonisasi kebijakan melalui institusi formal. Tidak harmoninya pemerintah dan non pemerintah ini kemudian semakin memperlemah integrasi regionalisme yang ada.
Diversitas aktor ini kemudian oleh Timothy Shaw semakin dipertegas dengan analisis struktur trilateral-nya yaitu negara, korporasi dan komunitas. Sepakat dengan Bach bahwa pemerintah dengan aturan formalnya tidak dapat menjawab kebutuhan negara anggotanya, maka regionalisme Afrika lebih bersifat informal dengan korporasi dan komunitas sebagai penggerak utamanya. Hal inilah yang disebut Shaw sebagai meso-regionalisme. Untuk mempermudah melihat kompleksitas regionalisme Afrika, dapat digunakan beberapa indikator seperti area isu, tingkat integrasi dan diversifikasi aktor.
Keamanan menjadi fokus utama permulaan regionalisme Afrika, terutama mudahnya konflik internal merembet ke skala regional seperti krisis Angola yang merembet ke Great Lakes dan Kongo. Untuk mengatasi keadaan ini, dibentuklah Revolution in Military Affairs (RMA) yang tidak hanya melibatkan negara tetapi juga korporasi dan komunitas. Akibatnya, pemberian sanksi kini tidak hanya dapat dijatuhkan oleh negara. Kelompok non negara dapat leluasa menjalankan aktivitasnya karena organisasi regional yang terbentuk tidak perlu melibatkan seluruh teritori atau populasi , komunitas maupun sumber daya dari negara-negara yang terlibat.
Jika Bach melihat organisasi regional non pemerintah sebagai counter terhadap kegagalan fungsi negara, maka menurut Shaw, jaringan transnasional tidak harus bertentangan dengan institusi regional formal karena keduanya dapat membawahi isu yang berbeda. Misalnya negara dapat memberi payung hukum pada pelaksanaan demokrasi sehingga berdampak positif pada akuntabilitas konsultan dan NGO. Walaupun ada kalanya NGO mempunyai otonomi kebijakan tersendiri, lepas dari pemerintah.
Jika pemerintah mendefinisikan region menurut batas-batas kedaulatan, maka korporasi dan komunitas mempunyai pemahaman tersendiri dalam mendefinisikan regionalisme seperti berdasar ekologi, etnisitas, NGO, asosiasi profesi, dan lain sebagainya. Korporasi mendefinisikan regional menurut struktur korporasi seperti cabang, garis distribusi, franchise, dan infrastruktur seperti listrik dan air, garis pipa, dan transportasi untuk jaringan korporasi. Shaw melihat prospek regionalisme Afrika dengan meningkatnya meso-regionalisme, seperti komunitas di Great lakes, Lembah Nil dan Lembah Rift . Karena melibatkan struktur trilateral yang rumit, maka regionalisme ini tidak perlu menguntungkan ketiga elemen sekaligus. Selain menitikberatkan pada struktur trilateral, regionalisme Afrika juga diwarnai dengan integrasi ekonomi-politik yang dapat memberikan keuntungan sekaligus ancaman, terutama kemunculan lebih banyak lagi sektor ilegal yang berkembang dalam skala regional, seperti money laundering.
Dalam melihat regionalisme Afrika ini, saya pribadi melihat proses ini sebagai kegagalan Afrika mengembangkan pola-pola yang berlaku di Barat, seperti European Union (EU) dengan penghapusan proteksi ekonominya. ‘Pencontohan’ ini tidak terlepas dari euphoria globalisasi serta pengalaman historis Afrika yang umumnya pernah di bawah penjajahan bangsa Eropa sehingga secara tidak langsung nilai-nilai Eropa ini pun turut terbawa. Nilai-nilai jika dipaksakan diterapkan tentunya akan gagal mengingat keadaan geografis, demografis dan kultural Afrika yang jauh berbeda dari Eropa. Untuk memajukan kesejahteraan dan keamanan Afrika maka langkah awal adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor sumber daya mineral. Mengingat Afrika sebagai salah satu pemasok utama emas, uranium, berlian dan kobalt dunia . Nasionalisasi perusahaan tambang dan good governance akan menjadi solusi terbaik ekonomi Afrika. Selanjutnya, organisasi regional pemerintah dan non pemerintah harus berjalan beriringan dan tidak saling menjatuhkan.
Saya kurang sependapat dengan Bach dan Shaw yang melihat regionalisme Afrika sebagai meso-regionalisme. Analisis meso regionalisme tidak dapat dipisahkan dari hubungan organisasi sub nasional dan transnasional, sedangkan hubungan organisasi sub nasional Afrika sendiri tidak terlalu melibatkan negara sebagai organisasi nasional. Selain itu, kerjasama regional Afrika tumbuh dari kesamaan nasib politik, geografis dan bahasa antar komunitas dalam 1 negara yang merupakan ciri utama mikro regionalisme. Oleh karenan itu saya memandang regionalisme Afrika terletak dalam level mikro.

Referensi:
Bach,Daniel.,2003,’The Global Politics of Regionalism:Afrika’,in Farrel,Mary,et al, Global Politics of Regionalism,Pluto Press,London

Microsoft Encarta 2008

Shaw,Timothy M.,2000,’New Regionalisms in Afrika in the New Millenium : Comparative Perspective on Renaissance, Realisms and / or Regressions’,in New Political Economy,Vol.5,No.3

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: