Kopiitudashat's Blog

January 19, 2009

Propaganda Korsel – Diplomasi HAM atau Pelanggaran Kedaulatan ?

Filed under: IR stuff — kopiitudashat @ 6:14 am

Propaganda Korsel – Diplomasi HAM atau Pelanggaran Kedaulatan ?


Maria Elysabet Mena

Ilmu Hubungan Internasional – 070710023


Disusun untuk melengkapi Tugas Akhir TPIHI


Abstract

This article evaluates South Korean propaganda as the integral part of Korean crisis which is the heritage from Cold War. The article develops two interdisciplinary frameworks for the conflict, included human right diplomacy and International Society framework that is based on some concepts like sovereignty and non-intervention principal. The objective of the article are to find the unique characteristic in both human right diplomacy and International Society framework, bring the disciplines closer together, and generate a foundation for the solution made for solving the crisis in the frameworks of human right diplomacy. Implications of the frameworks are discussed to emerging any alternative in achieving regional and global security.


Keywords: human right, human right diplomacy, propaganda, sovereignty, international society


Pendahuluan

Perang antara Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) pecah pada tahun 1950 karena propaganda dan pergerakan politik Republik Rakyat Cina yang ingin mengkomuniskan negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Perang Korea berakhir tahun 1953, istilah resminya, gencatan senjata disepakati kedua Korea dengan dibagi duanya Semenanjung Korea dan dibuatnya perbatasan Korea Demilitarized Zone (DMZ) yang menjadi saksi peperangan yang secara teknis belum berakhir di antara kedua Korea. Walaupun sudah menyepakati gencatan senjata, kedua Korea tetap menyerang satu sama lain melalui propaganda yang dipasang di daerah perbatasan. Korut memakai pengeras suaranya untuk menyiarkan lagu-lagu perjuangan dan pidato pujian kepada para pemimpinnya. Sebaliknya, Korsel menggemakan lagu-lagu pop dan ceramah-ceramah tentang kebebasan dan demokrasi.1

Pada 15 Juni 2004, Korsel dan Korut sepakat mengakhiri perang propaganda lewat pengeras suara dan semua papan iklan berbau propaganda yang juga banyak dipasang di daerah perbatasan. Dengan demikian, tak ada lagi siaran-siaran propaganda yang selama puluhan tahun dikumandangkan lewat rangkaian pengeras suara itu.2

Konflik baru timbul ketika pada 27 Oktober 2008 lalu, sejumlah aktivis Korsel menyebarkan lebih dari 40.000 selebaran dari sebuah kapal dekat perbatasan perairan bagian timur kedua Korea. Selebaran ini memuat pesan untuk menggulingkan Kim Jong-Il yang digambarkan sebagai diktator pembunuh. “Hari-hari terakhir pemimpin agung kalian itu sudah semakin dekat. Diktator itu ambruk karena sakitnya”, begitulah salah satu isi dari selebaran yang dibuat kelompok pegiat yang dulu menyeberang dari Korea Utara. “Rekanku di Korea Utara! Jangan hanya duduk dan mati kelaparan tapi berjuanglah melawan Kim Jong-il”, tulis selebaran lainnya. Tanggapan Korut pun cukup serius. Korut mengancam akan menutup perbatasan darat kedua negara mulai tanggal 1 Desember 2008 dan mengancam akan menghancurkan Korsel dengan serangan militernya yang lebih besar dan canggih karena pemerintah Korsel menolak untuk memberangus kegiatan konfrontasi, termasuk penyebaran selebaran. Korut juga menuduh pihak Selatan melanggar kesepakatan tahun 2004 untuk mengakhiri perang proganda lintas batas.3

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah tindakan Korsel dalam penyebaran propaganda dapat dibenarkan, berkaitan dengan kenyataannya telah mencampuri urusan dalam negeri negara lain, walaupun alasannya adalah untuk memperjuangkan penegakan nilai-nilai HAM. Dalam menganalisis permasalahan di atas, penulis menggunakan pendekatan diplomasi Hak Asasi Manusia. Pendekatan ini juga diperkuat oleh teori normatif dalam kerangka Masyarakat Internasional.

Diplomasi HAM dapat dipandang sebagai tujuan dan sebagai instrumen. Sebagai tujuan, diplomasi ditujukan untuk mendapatkan hak-hak kemanusiaan sedangkan sebagai intrumen, diplomasi dengan menggunakan isu HAM untuk memperoleh kepentingan lain.4

Masyarakat Internasional merupakan suatu pendekatan tentang dunia negara-negara berdaulat dimana baik kekuatan maupun hukum, keduanya hadir. Negara itu penting, begitu juga dengan manusia. Para negarawan memiliki tanggung jawab nasional terhadap bangsa dan negaranya sendiri. Pandangan ini juga merupakan reaksi dari pertentangan politik dunia tentang dua pandangan moral yang berlawanan, kosmopolitanisme dan komunitarianisme. Pandangan kosmopolitanisme adalah keuniversalan konsep HAM di seluruh dunia sedangkan komunitarianisme adalah doktrin normatif yang berbeda yang memfokuskan pada komunitas politik, dalam hal ini negara berdaulat yang mempunyai hak dan kewajiban yang sah. Dalam pendekatan Masyarakat Internasional, terjadi perdebatan tentang hak mana yang muncul lebih dulu, apakah hak negara muncul lebih dahulu atau malah hak negara muncul setelah hak warga negara. Juga perdebatan mengenai apakah kedaulatan negara dapat dilanggar dengan sah, dengan alasan-alasan normatif seperti penegakan HAM.5

Berdasarkan teori yang telah disebutkan, penulis berasumsi bahwa propaganda aktivis Korsel dapat dibenarkan.


Diplomasi HAM dan Intervensi Terhadap Kedaulatan Negara

Dalam kehidupan suatu negara, kedaulatan merupakan hal pokok yang tidak dapat ditawar lagi keberadaannya. Kedaulatan berarti negara memperoleh kemerdekaan politik dari negara lain. Jadi, pemerintah berkuasa dalam negerinya sendiri dan merdeka dari negara lain. Hal ini dipertegas oleh pernyataan yang terkandung dalam Deklarasi PBB 1970.


Tidak ada negara atau kelompok negara yang memiliki hak untuk mengintervensi, langsung atau tidak langsung, untuk alasan apapun, dalam masalah internal maupun eksternal negara manapun.6

Deklarasi PBB 1970


Namun kedaulatan ini tidak lagi dapat berdiri secara absolut berkaitan dengan situasi global saat ini. Kemajuan teknologi dalam era globalisasi semakin memperlemah posisi kedaulatan seiring dengan kaburnya batas-batas kekuasaan antar negara. Kejahatan lintas negara, terorisme dan seruan untuk penegakkan nilai-nilai HAM serta isu perubahan iklim global membuat satu negara tidak dapat dengan bebas menentukan urusan dalam negerinya secara sepihak.

Beberapa Sekretaris Jenderal PBB dengan terang-terangan mendukung penghindaran norma non intervensi dan memperkokoh kewajiban tiap negara untuk menaati hukum HAM internasional. Yang dimaksud dengan hukum HAM internasional di sini adalah hukum mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu atau kelompok yang dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang terutama dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, termasuk di dalamnya upaya penggalakkan hak-hak tersebut. Pada 1991, Javier Perez de Cuellar menyatakan bahwa semua bangsa memiliki tanggung jawab untuk mematuhi persyaratan Piagam PBB berkenaan dengan HAM dan demokrasi, bagi yang tidak melaksanakan hal demikian, akan menimbulkan intervensi PBB. Juga pada 1992, Boutros Boutros Ghali menyatakan bahwa ‘masa kedaulatan yang absolut dan eksklusif’ telah lewat karena tidak akan pernah dapat diwujudkan dalam interaksi politik internasional.

Sebenarnya perdebatan tentang dilema penegakan HAM dan prinsip non intervensi telah lama mendapat perhatian dari penstudi HI. Banyak penstudi masih memikirkan kedaulatan sebagai institusi dasar Masyarakat Internasional. Dalam pandangan Masyarakat Internasional, negara memiliki tanggung jawab internasional untuk mematuhi hukum internasional dan menghargai hak negara lain. Negara juga memiliki tanggung jawab kemanusiaan untuk melindungi HAM di seluruh dunia, karena sifatnya universal. Kejahatan yang dilakukan negara terhadap warganya adalah pelanggaran hukum internasional. Berdasarkan pandangan ini, Korut sebagai sebuah entitas negara telah melakukan pelanggaran hukum internasional sehingga memerlukan intervensi dari masyarakat global. Apalagi statusnya sebagai negara anggota PBB membuat Korut berkewajiban untuk menaati semua asas yang dimiliki PBB, dalam hal ini Deklarasi HAM yang dikeluarkan oleh PBB.

Deklarasi HAM (UN Declaration on Human Rights Defender) secara jelas menegaskan posisi negara, kelompok, dan individu untuk bersama-sama memiliki hak guna mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan penghormatan terhadap HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional.. Mencampuri urusan negara lain, yang juga disebut intervensi, pada dasarnya dilarang oleh hukum internasional. Menurut Mahkamah Internasional, intervensi yang dilarang oleh hukum internasional ialah intervensi yang memenuhi dua syarat. Yang pertama, intervensi itu menyangkut masalah yang termasuk urusan yang seharusnya diputuskan sendiri secara bebas oleh negara yang diintervensi. Yang kedua, campur tangan kebebasan itu dilakukan dengan paksaan, terutama dengan kekerasan. Campur tangan yang tidak memenuhi dua syarat tersebut tidaklah termasuk intervensi yang dilarang oleh hukum internasional.7

Data-data yang telah disebutkan di atas semakin memperkuat asumsi penulis bahwa aksi aktivis Korsel dalam rangka intervensi pelanggaran HAM di Korut adalah tindakan yang dapat dibenarkan, hal ini dibuktikan oleh beberapa alasan berikut. Pertama, penyebaran propaganda Korsel yang dilakukan dengan cara damai adalah salah satu bentuk intervensi yang dibenarkan oleh Mahkamah Internasional, apalagi dalam hubungannya dengan sifat HAM yang universal. Dalam hal ini rakyat Korut berhak untuk menolak atau menerima propaganda yang disebarkan oleh Korsel. Ketiadaan kekerasan secara militer, paksaan dan intimidasi propaganda ini membuat Diplomasi HAM yang dilancarkan oleh Korsel mempunyai legitimasi yang tinggi di amta internasional. Diplomasi HAM yang dilakukan oleh Korsel.

Kedua, sebagai salah satu negara anggota PBB maka merupakan kewajiban Korut untuk menaati setiap resolusi dan asas yang dikeluarkan oleh organisasi internasional tersebut, dalam hal ini Deklarasi HAM yang merupakan norma asasi dari tiap interaksi yang dilakukan dalam politik internasional. Pelanggaran dari deklarasi akan membawa Korut pada intervensi internasional, baik secara militer maupun dengan cara-cara damai.

Yang terakhir, pendekatan Masyarakat Internasional juga telah membenarkan kewajiban negara untuk menjaga hak-hak yang dimilliki oleh rakyatnya karena manusia dan negara adalah sama-sama penting dan tidak ada satu pihak yang lebih tinggi dari pihak lain. Karena Korut telah melalaikan kewajiban adlam menjaga hak-hak warga negaranya maka intervensi Korsel merupakan solusi yang dapat dibenarkan.



Kesimpulan

Kedaulatan negara sebagai entitas tertinggi merupakan hal yang pokok dan harus dimiliki oleh tiap negara. Selain mempunyai hak atas kedaulatan, negara juga mempunyai kewajiban untuk menjaga hak-hak asasi yang dimiliki oleh warga negaranya. Ketika suatu negara melakukan pelanggaran atas kewajiban itu, pihak internasional berhak melakukan intervensi kemanusiaan atas nama Diplomasi HAM dengan cara-cara damai dan tidak melanggar prinsip-prinsip HAM bagi warga negara yang bersangkutan. Ketika Korsel melakukan intevensi kemanusiaan berupa propaganda, dunia internasional membenarkannya karena dilakukan dengan cara-cara damai dan tidak melanggar prinsip kemanusiaan. Dengan demikian tesis yang diajukan penulis dalam hal ini terbukti.


Referensi


Ihsan,AI,‘Korut Minta Korsel Hentikan Propaganda’,Harian Jurnal Nasional, diakses pada 14 Desember 2008,<http://www.jurnalnasional.com>.


Jackson,R&Sorensen,G,Introduction to Internal Relations, Oxford University Press,New York,1999,1st edn.


Salamah, Lilik ,‘Human Right Diplomacy’, power point yang dipresentasikan dalam kuliah Diplomasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 9 Desember 2008.


Situs Remi Demokrat,diakses pada 11 Januari 2009,www.unisosdem.org.


Thea, Ady,’Korea Selatan memprovokasi Korea Utara’,Harian Media Bersama,diakses pada 11 Januari 2009,<http://www.mediabersama.com/index.php>.



1 Ady Thea,’Korea Selatan memprovokasi Korea Utara’,Harian Media Bersama,diakses pada 11 Januari 2009,<http://www.mediabersama.com/index.php&gt;

2 Ibid

3 Astri Istiana Ihsan, ‘Korut Minta Korsel Hentikan Propaganda’, Harian Jurnal Nasional, diakses pada 14 Desember 2008, <http://www.jurnalnasional.com>

4 Lilik Salamah, ‘Human Right Diplomacy’, power point yang dipresentasikan dalam kuliah Diplomasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 9 Desember 2008

5 Robert Jackson & Georg Sorensen, Introduction to International Relations, 1st edn, Oxford University Press Inc., New York, 1999, p.338

6 Ibid p.338

7 Situs Resmi Demokrat,diakses pada 11 januari 2009,<www.unisosdem.org>

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: