Kopiitudashat's Blog

January 19, 2009

Golput dan Nasionalisme, Relevankah?

Filed under: IR stuff — kopiitudashat @ 6:19 am

Golput dan Nasionalisme, Relevankah?


Kebangkitan Nasionalisme di Indonesia

Nasionalisme yang berasal dari kata nation (bangsa) sering disebut-sebut sebagai kunci pemersatu negara bangsa (nation state). Nasionalisme sendiri telah didefinisikan dengan macam-macam pengertian oleh para ahli. Ernest Renan mengartikan nasionalisme sebagai paham dari sekelompok orang yang berkeinginan untuk bersatu dan merasa dirinya satu. Otto Bauer mengartikan nasionalisme sebagai satu persatuan perangai yang timbul karena adanya satu persatuan nasib. Gandhi mengartikan nasionalisme sebagai perikemanusiaan. Sedangkan Karl Haushoffer mengartikan nasionalisme sebagai geopolitik, yaitu persatuan antara orang dan tempat.1. Dari berbagai definisi di atas, dapat dikatakan bahwa nasionalisme adalah suatu perasaan kesatuan yang timbul karena senasib, seperjuangan, memiliki bangsa, akar budaya atau bahasa yang sama.

Nasionalisme sendiri mulai mengalami kebangkitannya mulai tahun 1990an menyusul redanya ketegangan Perang Dingin antara Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dan Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan kejatuhan Uni Soviet sebagai hasil akhirnya. Nasionalisme baru muncul saat itu karena selama perang dingin, negara-negara di dunia sibuk menjalankan politik internasional dengan pertentangan antara dua ideologi besar, komunisme dan liberalisme, berakhirnya perang dingin menimbulkan kesadaran akan ciri khas masing-masing negara sehingga memunculkan perasaan memiliki terhadap negara tersebut, yang juga memunculkan berbagai perlawanan terhadap imperialisme, kolonialisme dan penjajahan yang dilakukan sehingga pada akhirnya melahirkan negara-negara merdeka baru.

Kebangkitan nasionalisme di Indonesia dipelopori oleh semangat nasionalisme modern oleh para pemuda dan pelajar Indonesia, khususnya mahasiswa yang telah mengenyam pendidikan di luar negeri. Disebut modern karena nasionalisme ini berbeda dengan nasionalisme Eropa yang timbul karena adanya keinginan untuk memisahkan kekuasaan gereja dari negara. Semangat nasionalisme ini kemudian menjadi tonggak awal perebutan kemerdekaan bangsa, yang kemudian setelah merdeka nasionalisme digunakan untuk memupuk semangat pembangunan bagi bangsa yang baru merdeka. Nasionalisme pada awal pergerakan 1945 tentu berbeda dengan nasionalisme revolusi pada 1950, nasionalisme orde baru dan nasionalisme pada era reformasi ini. Pada makalah ini akan dibahas nasionalisme dalam konteks 2008 (era reformasi) dalam kaitannya dengan perilaku golput pada pemilu.


Golput dan Pembangkangan Sipil

Pemilihan Umum (Pemilu) yang juga disebut sebagai pesta demokrasi merupakan puncak kegiatan politik sebuah bangsa dimana para elit politik mendayagunakan semua pengaruh dan sumber daya yang dimiliki guna meraih dukungan sebanyak-banyaknya dan menjaring massa sebesar-besarnya. Tujuannya satu, yaitu untuk memperoleh kekuasaan melalui perolehan kursi jabatan tertinggi. Berbagai macam cara kampanye, mulai dari pengumpulan massa dengan pembagian hadiah sampai pencitraan diri melakui media dilakukan untuk memperoleh suara terbanyak guna menguasai kursi di pemerintahan. Namun pada beberapa tahun terakhir, berbagai pemilihan , baik pemilu maupun pilkada diwarnai dengan perilaku tidak menggunakan hak pilih (golput) oleh sebagian besar pemilihnya. Alasannya bermacam-macam, dari yang kehilangan hak pilih karena kesalahan prosedural, adanya black campaign dari pihak-pihak tertentu, tidak bisa menghadiri pemilu karena berbagai alasan sampai ketidakpercayaan pemilih terhadap calon-calon yang tertulis dalam kertas suara.

Kondisi ini memunculkan berbagai reaksi dari elit pemerintahan yang merasa terancam dengan kondisi ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil langkah dengan wacana mengharamkan golput. Mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarno Putri juga mengatakan bahwa golput tidak mencerminkan nasionalisme pada bangsa. Pernyataan ini seakan menegaskan pernyataan Ketua DPR-MPR era 1982, Daryatmo bahwa Golput kurang memiliki kesadaran bernegara dan tidak bertanggungjawab. Hal ini memberikan gambaran bahwa sebenarnya pro-kontra terhadap golput memang telah ada sejak pemilu awal di negeri ini.

Berbagai reaksi ini kemudian memunculkan tanda tanya besar, apakah kadar nasionalisme dapat dinilai dari golput tidaknya seseorang, atau dengan kata lain apakah seorang yang golput berarti tidak mempunyai rasa nasionalisme dalam dirinya. Dalam memahami isu ini, penulis mengajak pembaca melihat perilaku golput dalam kerangka konsep pembangkangan sipil (civil disobedience) dan perspektif pandangan apatis terhadap legitimasi pemimpin negara, juga dikembangkan melalui fungsi politik para partai politik.

Pembangkangan sipil dapat didefinisikan sebagai penolakan untuk mematuhi permintaan atau perintah pemerintah khususnya berbentuk gerakan yang juga merupakan alat kolektif berdasar konsesi dari kekerasan pemerintah2 . Pembangkangan ini biasanya diwujudkan dengan cara-cara damai yang pada akhirnya dibaca sebagai tindak apatisme terhadap kehidupan bernegara, salah satunya adalah golput itu sendiri.Pembangkangan ini sendiri sama sekali tidak menyentuh pemahaman tentang ada tidaknya ke-nasionalisme-an pelakunya.

Dari berbagai pandangan di atas, penulis berargumen bahwa perilaku golput bukan merupakan pencerminan dari ketiadaan nasionalisme.


Golput Dalam Hubungannya Dengan Nasionalisme

Konstitusi sendiri menjamin hak setiap warga negara untuk turut berpartisipasi dalam proses politik, dengan demikian keputusan tiap warga negara untuk tidak mengambil haknya juga merupakan hak tersendiri. Golput sebagai sikap protes politik lebih merupakan suatu pembangkangan sipil simbolik dan sebagai aksi politik lebih merupakan perlawanan langsung terhadap apa yang dipersepsikan kalangan kritis dalam masyarakat sebagai ketidakadilan secara hukum ketimbang misalnya sebagai penolakan terhadap keseluruhan sistem hukum dan pemerintahan. Unsur-unsur yang mendukung resistensi semacam ini sebenarnya hendak menyatakan bahwa legitimasi dari pelaksanaan suatu produk perundangan dalam hal ini UU tentang pemilu pantas diblokir dan dengan melakukan perlawanan para pendukung golput memandang diri mereka sebagai pengemban prinsip atau ideal yang bernilai lebih luhur yang dengan sendirinya dapat mematahkan produk perundangan yang ada. Tujuan mereka adalah memprovokasi mayoritas atau kalangan pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar melalui perubahan hukum dan kebijakan publik. Dan yang paling penting adalah aksi ini anti kekerasan sehingga tidak mengganggu kestabilan hankam nasional.

Karena sifatnya yang anti kekerasan, ditambah lagi dengan kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat tentang sistem yang memerintah membuat semakin lama fenomena golput semakin tumbuh subur. Di Jawa Barat jumlah golput mencapai 35,7% mengungguli pasangan terpilih Heriawan-Dede Yusuf (26,0%). Di Jawa Tengah golput meraih 40% suara mengungguli pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih (23,53%). Di Jatim, perolehan suara masing-masing kandidat, jauh dibawah angka golput yang berkisar 40 %. Lebih mencengangkan lagi hasil pilkada Kaltim yang menunjukkan 50% warganya melakukan golput. Golput dalam pilkada di provinsi lain menunjukkan trend yang tak jauh berbeda3. Jadi, golput adalah pemenangnya.

Banyak alasan yang mendasari seseorang memutuskan untuk ‘bersuara’ dalam wujud golput. Yang dimaksud golput oleh penulis di sini adalah pilihan rasional penuh pertimbangan untuk tidak mendukung salah satu calon dan bukan karena ketidakmampuan berpartisipasi karena desakan sistem.

Pertama, bentuk penolakan politik (political denied). Pemilu sebagai proses politik mencari pemimpin baru berkualitas sesuai pilihan rakyat menjadi ter-delegitimasi oleh aksi mogok dan aksi apatis masyarakat untuk tidak memilih. Itu artinya, siapapun calon pemimpin pilihan rakyat, belumlah menampakkan keinginan mayoritas warga. Warga seolah jenuh dan bosan dengan berbagai angin surga yang keluar dari retorika para kandidat. Pada umumnya, perilaku golput karena faktor ini disebut golput pasif. Enggan ke TPS karena dorongan pribadi dan untuk diri sendiri tanpa berusaha memengaruhi orang lain.

Kedua, bentuk pembangkangan sipil (civil disobedient). Kategori ini satu level diatas kategori sebelumnya, dan mungkin saja terlalu kasar. Namun ditilik dari sejarahnya, golput di tanah air sudah dimulai semenjak tahun 1971 yang dikomandani Arief Budiman dkk. Pasca reformasi, golput juga sengaja disebarkan oleh beberapa kalangan perkotaan, seperti Fajroel Rahman dkk. Mereka aktif berkampanye agar rakyat memilih golput. Seruan itu dilakukan tak hanya sebagai simbol penolakan politik, namun dapat dikategorikan sebagai sebuah pembangkangan (disobedient). Pembangkangan dalam hal ini tidak selalu bermakna konotatif meski bahasanya agak disfemistis. Penulis lebih melihat pembangkangan golput sebagai bentuk oposisi pasif atas perubahan yang tak kunjung bermuara.

Motif golput pada kategori ini bukan sekedar apatisme, melainkan sebuah kritik. Reproduksi wacana golput menjadi sarana kritik dan ruang koreksi bagi laju demokrasi bangsa. Hal itu karena perilaku memutuskan ‘tidak memilih’ didasarkan pada penilaian-penilaian (affective and evaluation oriented) terhadap para elit politik. Ia menjadi semacam warning para elit dan pemimpin untuk menjamin hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, dan hak lainnya bagi seluruh masyarakat tanpa adanya hak istimewa (privilege).

Dari data yang tercatat, mayoritas pelaku golput adalah pemilih pemula, pemuda dan mahasiswa, minoritas serta masyarakat kota. Mereka merasa bahwa partai atau kekuasaan yang ada sama sekali tidak mencerminkan aspirasi mereka. Misalnya ketika secara pribadi penulis memandang perilaku kampanye dua calon Gubernur Jatim yang seakan berebut menarik hati kyai dan ulama dengan janji-janji yang hanya menyejahterakan kalangan mayoritas tertentu. Kejengahan oleh tradisi kampanye seperti ini sedikit banyak akan sangat mempengaruhi keinginan partisipasi politik kaum minoritas yang juga berpikiran sama. Perilaku golput sebagai perwujudan demokrasi dalam aprtai politik telah dicederai dengan wacana-wacana pihak berlegitimasi yang menekan para pelaku golput dengan larangan-larangan yang tidak tercantum dalam perundangan. Bukankah para elit ini sendiri yang mencederai demokrasi dengan pelarangan golput itu sendiri? Tidakkah golput secara substansi adalah pemilih? Mereka memilih untuk tidak memilih. Sehingga memilih calon atau memilih golput harus dibaca sebagai ‘sama-sama memilih’.

Menilik pengertian nasionalisme sebagai kesadaran untuk membangun bangsa, tidaklah relevan jika kemudian tindak golput dikaitkan dengan ketiadaan nasionalisme. Dalam hal ini tujuan golput sendiri untuk melawan ketidakadilan rezim yang ada maka golput sendiri dapat diartikan sebagai nasionalisme untuk membangun bangsa dengan format yang berbeda. Apalagi mengingat bahwa mayoritas pemilih golput adalah mahasiswa yang notabene merupakan salah satu penggerak nasionalisme bangsa dalam pergerakan nasional puluhan tahun silam.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pelaku golput tidak dapat disamakan dengan orang yang tidak mempunyai semangat nasionalisme karena dalam beberapa kasus, golput adalah perwujudan nasionalisme itu sendiri. Semangat nasionalisme untuk menghindarkan bangsa menuju kehancuran karena dipimpin oleh rezim yang salah. Asalkan pelaku golput memutuskan pilihannya itu dengan penuh pertimbangan untuk kebaikan bangsa dan bukan karena apatisme semata. Pelaku golput juga dapat dibenarkan selama yang bersangkutan tidak berusaha mempengaruhi pihak lain untuk juga turut melakukan golput. Jika sampai terjadi provokasi untuk golput, provokasi inilah yang tidak dapat dibenarkan. Jika pemerintah ingin memaksimalisasi pelaku golput, langkah terbaik adalah dengan menunjukkan performa yang memihak rakyat dan peningkatan fungsi partai sebagai pendidikan dan sosialisasi politik.


Referensi

Musa, Ali Masykur <http://www.kauje.net/index.php/Kolom-Ketum/Negeri-Golput.html> diakses pada 22 Desember 2008


Sanit,Arbi,Aneka Pandangan Fenomena Politik Golput,Pustaka Sinar Harapan,Jakarta 1992


Susilo,I Basis, Masyarakat dan Negara – Kado untuk Prof.Soetanyo Wignjosoebroto,MPA,Airlangga University Press,1997


www.library.ohiou.edu diakses pada 22 Desember 2008


www.merriam-webster.com/dictionary/civil+disobedience diakses pada 22 Desember 2008


2 Comments »

  1. semoga para golput berkurang

    Comment by Agus — March 10, 2009 @ 7:06 pm

  2. ane sangat setuju pendapat ente, menurut ane. Individu yang ngalkuin golpu itu tidak dapat disamakan dengan orang yang tidak mempunyai semangat nasionalisme karena dalam beberapa kasus, golput adalah perwujudan nasionalisme itu sendiri

    Comment by java — April 7, 2009 @ 4:06 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: