Kopiitudashat's Blog

July 14, 2009

Dari Keamanan Nasional Menuju Keamanan Lingkungan : Solusi atau Politisasi ?

Filed under: Uncategorized — kopiitudashat @ 8:27 am


Sejak masa sistem Westphalia, negara mempunyai kekuasaan dan kedaulatan tertinggi di atas segala entitas lainnya. Oleh karena itu, merujuk pada pemikiran realis, kepentingan nasional harus dan akan selalu diutamakan untuk menjaga eksistensi sebuah negara. Salah satu elemen yang paling utama dalam kepentingan nasional adalah keamanan nasional. Walaupun terminologi keamanan sendiri belum ditentukan secara universal namun sebelum dan selama Perang Dingin, konsep keamanan selalu diidentikkan dengan hal-hal yang berbau militer, konflik, dan pertahanan teritorial. Situasi aman identik dengan ketiadaan konflik, ketegangan antar negara dan hard politics.
Berakhirnya Perang Dingin memunculkan pergeseran fokus keamanan bahwa ancaman tidak hanya muncul dari kekuatan militer negara lain tetapi bahwa kekuatan militer harus difungsikan untuk melindungi hal-hal di luar lingkup pertahanan teritorial, terutama dalam kaitannya dengan globalisasi dan masalah kemanusiaan seperti pengungsian, human trafficking, kelaparan, terorisme, perdagangan senjata ilegal, pelanggaran hak asasi manusia, dan sebagainya. Aman tidak hanya berarti tidak ada konflik tetapi aman berarti keberadaan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Hard issues selama Perang Dingin kemudian bergeser menjadi low politics dimana nilai-nilai kemanusiaan dan penghargaan terhadap lingkungan hidup menjadi perhatian utama. Penghargaan terhadap lingkungan hidup muncul karena kerusakan parah yang diakibatkan oleh Perang Dunia dan konflik yang lain dimana jangka kemampuan lingkunan untuk ‘berepatriasi’ dari kerusakan itu memerlukan waktu yang sangat lama.
Dari sini dapat dilihat pergeseran indikator dan terminologi keamanan, dari keamanan nasional menuju keamanan manusia dimana terdapat penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan inilah yang salah satunya menjadi kritik terhadap konsep human security, karena nilai HAM dalam human security dianggap hanya merupakan instrumen AS untuk menyebarkan ideologinya.
UNDP sendiri mendifiniskan human security sebagai “freedom from fear and freedom from want” yaitu keamanan yang kompleks mencakup keamanan makanan, kesehatan, lingkungan, personal,politik, komunitas dan lain sebagainya. Definisi ini berbeda dari definisi Kanada yang menambahkan aspek-aspek free from violence dari apa yang didefinisikan UNDP tentang human security. Dalam memandang perbedaan terminologi ini, saya tidak akan memposisikan diri saya ke dalam salah satu posisi karena menurut pandangan saya, inti dari berbagai varietas keamanan sendiri adalah sama, yang berbeda hanyalah kebijakan yang diambil negara berkaitan dengan prioritas negara yang bersangkutan. Salah satu aspek keamanan manusia yang akan saya singgung lebih lanjut adalah mengenai keamanan suplai pangan, keamanan pemukiman, keamanan cadangan sumber daya, dan hal lain yang selanjutnya akan saya sebut sebagai keamanan lingkungan.
Kesadaran akan isu lingkungan hidup juga muncul karena pertumbuhan populasi manusia yang luar biasa pesat yang akan berdampak salah satunya pada suplai makanan. Permasalahan ini timbul karena adanya ketidakseimbangan distribusi suplai makanan. Di negara maju, suplai makanan cenderung berlebih sehingga menimbulkan pencemaran pestisida dalam upaya intensifikasi pertanian , terjadinya penipisan sumber air dan input energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan pertanian yang berproduktivitas tinggi. Sebaliknya, negara berkembang cenderung rawan terhadap kelangkaan suplai makanan sehingga negara ini akan mengeksploitasi tanah secara berlebihan yang akan mengakibatkan penggundulan hutan dan pembentukan gurun. Masalah juga datang dari polusi udara, hujan asam, pemanasan global dan lain-lain.
Dari paparan ini, dapat dilihat bahwa berbagai dampak yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan ternyata menimbulkan ancaman yang tidak lebih kecil dari perang itu sendiri. Misalnya, negara Singapura yang letaknya cukup rendah dari permukaan laut dan secara geografis merupakan negara pulau yang dikelilingi oleh lautan, merasa sangat terancam oleh pemanasan global yang mempercepat pencairan es kutub utara dan pada akhirnya dapat menenggelamkan pulau Singapura itu sendiri. Oleh karena persepsi ancaman itu, Singapura berinisiatif untuk membentuk dan meratifikasi perundingan yang berkaitan dengan penyelamatan lingkungan, khususnya dalam kerangka ASEAN. Hal ini merupakan gambaran bahwa permasalahan lingkungan bisa mendorong terciptanya kebijakan luar negeri dan oleh karena itu, maka kajian keamanan lingkungan ini dapat dimasukkan ke dalam ranah kajian hubungan internasional.
Isu lingkungan juga masuk ke ranah hubungan internasional karena banyak konflik internasional yang disebabkan oleh isu lingkungan. Misalnya perselisihan atas sumber air di Timur Tengah yang membawa pada Perang Arab – Israel pada 1967. Selanjutnya, konflik lingkungan hidup juga dapat menghubungkan benang merah antara konflik domestik dan konflik internasional. Seperti yang diutarakan Thomas Homer – Dixon bahwa negara-negara yang mengalami konflik internal karena lingkungan hidup akan mendatangkan rezim yang otoriter . Rezim ini akan cenderung melakukan serangan terhadap negara-negara lain untuk mengalihkan perhatian umum dari tekanan-tekanan internal. Isu lingkungan hidup juga dapat dilihat sebagai instrumen integrasi untuk pelaksanaan kerjasama ketika penduduk dunia dihadapkan pada ancaman yang sama. Juga menimbulkan berbagai rezim seperti rezim ozon yang bertujuan untuk mengurangi dampak pelubangan ozon yang disebabkan oleh pemanasan global.
Dalam kaitannya dengan keamanan lingkungan, perlu dibedakan antara green politics dengan environmentalisme. Kaum environmentalis menerima keberadaan kerangka sosial, politik, ekonomi, dan normatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan sedangkan para penganut green politics justru menganggap struktur itu adalah penyebab utama permasalahan lingkungan sehingga harus dihancurkan. Kelompok environmentalisme terbagi atas perspektif, perspektif modernis yang beranggapan bahwa perusakan lingkungan akan dapat diminimalisir dengan kemajuan teknologi dan perspektif ekoradikal yang berpendapat bahwa yang harus dilakukan adalah pengendalian populasi dan perubahan gaya hidup menjadi ramah lingkungan.
Teori green politics bersifat ekosentrisme , menolak pandangan antroposentrisme yang menempatkan nilai moral terpisah dari permasalahan ekosistem. Dunia bukan hanya hubungan antar individu tetapi terdiri juga interrelations antara human dan non human (misalnya lingkungan). Teori ini juga menitikberatkan pada pembatasan pertumbuhan penduduk karena para penganutnya beranggapan bahwa penyebab krisis adalah pertumbuhan ekonomi.
Para penganut green politics menggunakan perspektif holistik dalam memandang dunia global. Bahwa aspek yang penting dalam kehidupan manusia bukan hanya kepentingan antar manusia itu sendiri tetapi juga semua elemen yang terdapat dalam bumi dan semua elemen yang menyusun manusia itu sendiri. Dalam kaitannya dengan program negara tentang pembangunan yang berkelanjutan (sustainable), penganut green politics adalah pihak yang paling skeptis tentang pembangunan itu. Menurut mereka, pembangunan teknologi nantinya akan makin meningkatkan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan manusia dari manusia yang malah akan semakin tidak ramah lingkungan. Yang menjadi keinginan mereka adalah post-development dengan menggunakan pandangan feminisme dan posmodernisme.
Selain penolakan terhadap pembangunan, salah satu agenda green politics adalah penolakan terhadap sistem negara. Negara dirasa sudah tidak memegang peranan penting lagi walaupun bukan berarti negara hilang sama sekali. O’Riordan dalam tulisannya, mengatakan bahwa negara-bangsa tidak mempunyai efektivitas yang tepat untuk pelaksanaan sustainabilitas. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa ‘centralised authoritarianism’ terhadap pengelolaan sumber daya alam hanya akan overused. Misalnya dapat kita lihat ketika pemerintahan Mao Zedong di RRC yang melakukan produksi pertanian secara kolektif dan tersentralisir, ternyata malah menimbulkan kelaparan hebat dan pemusnahan sejumlah besar komoditas pertanian yang tidak laku terjual. Walaupun kemudian para penganut green politics menerima adanya otoritas, otoritas yang ada harus bersifat lokal dan bukan mengglobal karena kebebasan dan keegoisan yang disebarkan dalam skala global hanya akan menimbulkan kerusakan. Carter juga berpendapat bahwa negara adalah penyebab utama krisis dan saat ini sudah saatnyalah aktor selain negara (NGOs) yang mengambil alih fungsi negara.
Para pemerhati green politics juga menolak adanya desentralisasi karena kekuasaan dalam komunitas dalam skala kecil akan cenderung bersifat parokial dan self interest. Selain itu, desentralisasi juga akan menghambat tercapainya mekanisme pembangunan lingkungan secara global. Inilah yang merupakan suatu ambiguitas. Jika green politics menolak keberadaan globalisme, bukankah dengan memberikan kritik terhadap globalisme berarti mengakui eksistensi globalisme itu sendiri. Kritik juga dapat ditujukan untuk ketidakadaaan solusi yang dapat ditawarkan. Jikapun ada, solusi itu bersifat utopis – jika tidak dapat dikatakan mustahil – untuk direalisasikan dalam era saat ini, yaitu merombak secara keseluruhan struktur yang ada.
Lalu ketika saya melihat signifikansi green politics dalam politik internasional, maka menurut analisis saya, green politics tidak lebih dari instrumen kepentingan atau yang bisa disebut sebagai politisasi gaya baru. Misalnya ketika Indonesia mengajukan diri menjadi tuan rumah penyelenggaraan UNFCCC, maka Indonesia juga mempunyai kepentingan tersendiri berkaitan dengan sektor pariwisata dan bargaining powernya di mata internasional. Begitu juga ketika negara-negara maju dan berkembang sepakat menandatangani Protokol Kyoto pada 1997 , maka bila ditelusuri ke belakang, upaya yang mendapat dukungan penuh dari Jepang ini dapat diartikan sebagai upaya Jepang menahan laju industri AS karena salah satu klausul dalam protokol ini mensyaratkan adanya pengurangan emisi yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada pengurangan industri itu sendiri. Walaupun dalam kerangka politisasi gaya baru, namun saya pribadi mengapresiasi munculnya teori alternatif ini, apalagi jika nantinya para scholar dapat memberikan solusi konkret tentang bagaimana meningkatkan power kelompok lingkungan dalam menyampaikan aspirasinya ke negara, sekaligus solusi konkret tentang perbaikan struktur yang ditawarkan oleh penganut green politics itu sendiri.

Referensi :
Anonim. 2007.Kyōto Protocol. Microsoft® Student 2008 [DVD]. Redmond, WA: Microsoft Corporation
Eckersley, Robyn.1992.Environmentalism And Political Theory: Toward an Ecocentric Approach. New York: UCL Press
Prasetyono, Edy. Human Security. http://www.propatria.or.id diakses pada 10 Juni 2009
Sorensen, Georg and Robert Jackson.1999. Introduction to International Relations.New York: Oxford University Press
True, Jacqui.2005.’Green Politics’ in Scott Burchill et al.Theories of International Relations.New York: Palgrave Macmillan

About these ads

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

The Banana Smoothie Theme. Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.